Dedi Mulyadi Tegaskan MoU Pemprov Jabar Tak Berarti TNI Bakal Ambil Alih Posisi di Pemerintahan

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Belum lama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI AD meneken MoU atau perjanjian kerja sama.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan, MoU itu bukan berarti TNI bakal mengambil alih posisi di pemerintahan, khususnya di lingkungan Pemprov Jabar.

Sebab, menurut dia, MoU tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama Pemprov Jawa Barat dan TNI AD dalam pembangunan hingga penanganan bencana.

Baca juga: Pemprov Jabar dan TNI Teken MoU, Dedi Mulyadi: Kolaborasi Pembangunan hingga Penanganan Bencana

"Enggak ada pos yang ditempati TNI, kan, enggak ada (TNI) yang menjadi pegawai Pemprov Jabar," ujar Dedi Mulyadi saat ditemui di Pendopo Bupati Majalengka, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Senin (24/3/2025) malam.

Ia mengatakan, kerja sama tersebut difokuskan pada upaya kolaboratif antara Pemprov Jabar dan TNI AD, misalnya, penanaman pohon, pembangunan infrastruktur, membantu warga kurang mampu, dan lainnya.

"Kalau Pemprov Jabar menanam jagung, bersih-bersih sungai, dan membangun jalan, irigasi, serta warga kurang mampu bersama TNI, boleh enggak?" kata Dedi Mulyadi.

Bahkan, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) menjadi salah satu bukti nyata keselarasan antara tugas TNI, dan program pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur.

Pihaknya mengakui, program itu berlangsung cukup lama, dan menjadi agenda lokal seperti Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Jawa Barat, serta TNI Manunggal Sindang Kasih (TMSK) di Kabupaten Majalengka.

"Ini bukti keselarasan tugas TNI, dan pemerintah pusat, provinsi, sampai kota serta kabupaten, karena hasil pembangunannya sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Dedi Mulyadi.

Baca juga: Kontra Larangan Study Tour oleh Dedi Mulyadi, Kadisbudpar Cirebon: Seperti Bakar Rumah Karena Tikus

Dedi memastikan, MoU Pemprov Jabar dan TNI AD juga selalu menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat yang selalu menjadi prioritasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, Pemprov Jabar dipastikan mengikuti aturan apabila terdapat beberapa poin kerja sama yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) TNI.