Kata Desy Ratnasari soal Pengesahan Revisi UU TNI, Anggota Komisi I DPR itu Ngaku Tak Ikut Membahas

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi 1 DPR RI, Desy Ratnasari menanggapi terkait pengesahan RUU TNI menjadi UU.

Kata Desy, dia tak ikut serta dalam panitia kerja (panja) pengesahan RUU TNI menjadi UU. 

"Tapi, yang jelas tentu saya yakin sekali Komisi 1 DPR RI saat itu kebetulan sebelum masuk di rapat panja, saya terlibat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat sipil, seperti LSM, akademisi, dan ormas-ormas pemerhati TNI yang memberikan masukan-masukan," katanya, kemarin disela-sela bagikan takjil di Jalan Japati, Kota Bandung.

Semuanya, lanjut Desy, berpikir tentang supremasi sipil menjadi hal utama. Dia pun meyakini dan disadari Menteri Pertahanan serta panglima, sehingga ada beberapa kompromi-kompromi yang dilakukan dan masukan-masukan seperti TNI harus mundur, lalu kemudian hanya di beberapa kementerian yang membutuhkan kemampuan atau skill atau keterampilan yang dimiliki TNI yang dapat diberdayakan di kementerian-kementerian tertentu dan itu pun sudah disetujui pemerintah dan DPR.

"Jadi, tak murni hanya DPR saja yang menyetujui. Tapi, tentu harus ada dua belah pihak termasuk pemerintah dan DPR serta kawan dari Komisi 1 DPR yang ketika itu ada yang menyuarakan satu atau tiga fraksi menyuarakan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk masyarakat," katanya.

Desy menegaskan, ini untuk keberlangsungan pemanfaatan kompetensi maupun keterampilan yang dimiliki TNI di beberapa ranah kerja pemerintah sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat.

"Semua orang boleh bercerita dan berpikir apapun (soal dwifungsi TNI). Yang jelas, kami bisa punya bahasa juga. Terpenting, memberikan manfaat, berkeadilan, dan tahu porsinya tetap menegakkan supremasi sipil. Mau ikut birokrasi sipil, berarti harus ikut juga apapun yang menjadi peraturan-peraturan di masyarakat sipil," ujarnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama