Presiden Gembar-gembor Efisiensi, DPR Rapat Revisi UU TNI di Hotel Bintang Lima, Berapa Anggarannya?

TRIBUNJABAR.ID - Sejak pergantian pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menerapkan efisiensi anggaran.

Namun, kini di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran tersebut, DPR RI justru ketahuan menggelar rapat revisi Undang-undang TNI di sebuah hotel bintang lima di Jakarta.

Sontak hal itu menjadi sorotan tajam dari masyarakat hingga warganet.

Bahkan publik juga menyoroti berapa anggaran DPR RI untuk menggelar rapat revisi UU TNI tersebut.

Diketahui, Hotel Fairmont Jakarta menjadi lokasi rapat revisi UU TNI oleh Komisi 1 DPR RI dan pemerintah pada Jumat-Sabtu, 14-15 Maret 2025.

Baca juga: Ini Poin Penting dalam RUU TNI yang Publik Harus Tahu, Banyak Pihak Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rapat revisi UU TNI digelar di hotel bintang lima Fairmont dengan harga Rp 2,6 juta-10,6 juta per malam yang hanya berjarak dua kilometer dari Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya Saputra menyoroti rapat DPR digelar di hotel mewah saat pemerintah menerapkan efisiensi anggaran.

Menurutnya, tindakan DPR RI menunjukkan rendahnya komitmen transparansi dan partisipasi publik serta menentang kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

"Pembahasan RUU TNI di hotel mewah menunjukkan pemotongan anggaran hanya gimik. Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan omon-omon belaka," ujar Dimas saat dihubungi Kompas.com, Minggu (16/3/2025).

Padahal, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang menghemat belanja negara sampai mengurangi alokasi dana sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan.

Pembahasan revisi UU TNI di hotel mewah juga diyakini menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar, serta mengkhianati prinsip keadilan dan demokrasi.

Fasilitas untuk DPR di Hotel Fairmont

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, seluruh anggota Panja revisi UU TNI mendapat kamar menginap di Hotel Fairmont, Jakarta.

"Semua tetap disiapkan juga untuk tempat istirahatnya, karena kan tentu selesainya kan enggak bisa ditentukan, ini kadang-kadang dini hari baru selesai, dini hari harus break dulu, harus istirahat," ujar Indra, diberitakan Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).

Panja UU TNI terdiri dari 18 anggota Komisi 1 DPR RI dari berbagai fraksi. Pemerintah juga memiliki tim Panja revisi UU TNI yang terdiri dari masing-masing empat wakil dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Keuangan.