Warga Sipil Geruduk Rapat DPR RI Soal RUU TNI di Hotel Mewah, Sorot 2 Hal: Double Job dan Efisiensi
Di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran, Komisi I DPR RI dan Pemerintah justru diam-diam menggelar rapat di sebuah hotel di Jakarta Pusat.
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID - Miris, di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran, Komisi I DPR RI dan Pemerintah justru diam-diam menggelar rapat di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).
Rapat tersebut beragendakan pembahasan lanjutan Revisi Undang-Undang TNI.
Saat rapat berlangsung, tiga aktivis koalisi masyarakat sipil langsung mendatangi lokasi rapat dan menyuarakan protesnya.
Mereka datang membawa sejumlah poster berisi kritikan.
Baca juga: Polri Bakal Periksa Kejiwaan AKBP Fajar, Ancaman PTDH dan Pidana Kini Sedang Menanti
"Kaya kurang kerjaan aja ngambil double job," tulisan di salah satu poster.
"DPR dan pemerintah bahas RUU TNI di hotel mewah dan di akhir pekan. Halo efisiensi?,"
Aktivis Kontras, Andrie, terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat.
Namun, ia dihalang oleh dua orang staf berbaju batik, bahkan dia didorong keluar dan terjatuh.
Sementara dalam tuntutannya, mereka meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan.
Andrie dengan tegas menolak adanya dwifungsi TNI.
"Hentikan pembahasan dwifungsi RUU TNI, hentikan, hentikan bapak ibu," katanya. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Video dengan judul Detik-detik Koalisi Masyarakat Sipil Gedor Pintu Ruang Panja DPR di Hotel Mewah, Tolak Keras RUU TNI
| Viral Video Anggota DPR RI Dave Laksono Cepat Tutup Rapat karena Takut Susah Pulang saat Demo |
|
|---|
| Sektor Perhotelan di Kabupaten Bandung Terdampak Efisiensi Anggaran, Disbudpar Siapkan Siasat |
|
|---|
| Sosok Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran Nangis ke Dedi Mulyadi, Tak Mampu Bayar Tunjangan Pegawai |
|
|---|
| Pemerintah Bisa Kembali Rapat di Hotel dan Restoran, PHRI: Dampak Efisiensi Sudah Sejak Januari |
|
|---|
| Sedang Marak Hotel Dijual Oleh Para Pemiliknya, Pengamat Sebut Akibat Efisiensi Anggaran |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.