Wacana Kepulangan WNI dari Suriah, BNPT: Secara Regulasi, Pemerintah Siap

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan, dari sisi regulasi, pemerintah sudah siap dengan wacana kepulangan WNI dari Suriah. 

Meski demikian, keputusan akhir mengenai pemulangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek keamanan maupun kemanusiaan.

Kepala Seksi Analisis Intelijen BNPT, Leebarty Taskarina menjelaskan, diskusi mengenai pemulangan anak dan perempuan dari Suriah telah berlangsung sejak 2020. 

“Sejak ISIS kalah 2018, pemerintah mulai memikirkan kepulangan mereka. Namun ada pertanyaan, boleh pulang ga? Karena persoalan ini dilihat dari sisi keamanan negara,” ujar Leebarty dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' serta pemutaran film 'Road to Resilience' yang dibuat oleh Kreasi Prasasti Perdamaian di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Kamis (27/2/2025) dikutip Tribun dari keterangan resmi BNPT.

Pada 2020 saat terjadi pandemi Covid-19, BNPT melalui jaringannya melakukan pendataan WNI yang terjebak di Suriah. Saat itu jumlahnya mencapai 500an. 

Memasuki 2023, ada pergeseran isu dari keamanan menjadi kemanusiaan. Pergeseran ini salah satunya didorong sebuah video perempuan muda yang mengaku berada di sana karena dibawa orangtuanya. 

“Pemerintah kita siap secara regulasi (untuk kepulangan WNI dari Suriah). Pada tahapan reintegrasi kita siap, walau perlu sosialisasi sampai ke daerah,” tutur dia.  

Perempuan dan Anak Harus Dilindungi

Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono mengatakan, perempuan dan anak berpotensi terpapar paham radikalisme dari kepala keluarganya yang lebih dulu terjerumus. 

Untuk itu, perempuan dan anak ini harus ini dilindungi. Salah satu caranya, koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). 

"Itu yang menjadi konsen di kami, sehingga kami bekerja sama juga dengan Menteri PPPA, ya membuat modul bagaimana sih menangani anak-anak perempuan," ucap dia.

Menyambut Kembali WNI Eks ISIS

Pimpinan Ruangobrol.id sekaligus penulis buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah”, Dr Noor Huda Ismail mengatakan, saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp-kamp pengungsian di Suriah memungkinkan kembali ke tanah air melalui repatriasi pemerintah atau upaya mandiri. 

“Namun, kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri. Selain itu, stigma yang melekat pada returnis juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial,” ujar Huda.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan holistik sangat diperlukan. Ruangobrol memperkenalkan konsep 5R, yakni repatriasi, rehabilitasi, relokasi, reintegrasi, dan resiliensi.

Tujuannya, untuk menciptakan proses yang lebih terstruktur dalam menangani returnis. 

Pendekatan ini juga mengarusutamakan gender agar strategi reintegrasi dapat berjalan lebih inklusif.

Tantangan Repatriasi

Tantangan terbesar dalam repatriasi ini adalah membangun pemahaman bersama antara berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga komunitas lokal.

Setiap individu yang kembali dari Suriah atau Irak memiliki latar belakang berbeda, sehingga pendekatan yang fleksibel sangat dibutuhkan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan mengenai kompleksitas repatriasi dan integrasi sosial returnis. 

Dengan demikian, pendekatan berbasis komunitas yang inklusif dapat membantu memastikan bahwa proses reintegrasi berjalan dengan baik dan aman bagi masyarakat Indonesia.