Tak Terkena Efesiensi, Disperindag Jabar Pastikan Gelar Operasi Pasar Bersubsidi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar), tak terkena efesiensi anggaran yang tengah dilakukan Pemprov Jabar.

Hal itu diungkapkan Kepala Disperindag Jabar, Noneng Komara Nengsih, sesuai membuka Forum OPD bertajuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik Pada Sektor Perindustrian dan Perdagangan, di Gedung Dekranasda Jabar, Kota Bandung, Selasa (18/2/2025).

Dikatakan Noneng, Opadi menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas harga serta mencegah kelangkaan bahan pokok penting (Bapokting).

"Operasi Pasar Bersubsidi itu tetap ada. Mungkin yang lain kena efisiensi, tapi ini kan langsung dengan masyarakat, jadi tetap ada," ujar Noneng.

Opadi pertama, rencananya akan dilakukan pada pertengahan Ramadan, mengantisipasi gejolak harga dan ketersediaan Bapokting kabupaten/kota. Meski saat ini Bapokting di Jabar, kata dia, masih terbilang aman, tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga.

"Pertama tahun ini di Ramadan. Melihat tahun kemarin, inflasi hampir di seluruh kabupaten/kota. Kemungkinan Idul Fitri, di seluruh kabupaten/kota," katanya.

Baca juga: Realisasi Penjualan Opadi Selama Ramadan Capai 90,14 Persen, Dinilai Tekan Harga Kebutuhan Pokok

Opadi juga akan dilakukan disejumlah daerah, terutama saat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta satu lagi disiapkan mengantisipasi kejadian tidak terduga.

Hanya saja, untuk komoditas dan daerah mana saja yang menjadi sasaran, harus menunggu kajian dari akademisi agar tepat sasaran.

"Tapi kita kajian dulu, karena memang mekanismenya begitu untuk bersubsidi, dari teman-teman akademisi Unpad. Untuk menetapkan kuota per kabupaten/kota," ucapnya.

Opadi ini, nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota. Namun ada juga daerah yang melakukan Opadi secara mandiri. Salah satunya Kabupaten Bandung Barat.

"Sekarang dalam kajian, untuk menentukan kuota kabupaten mana yang lebih tinggi dibanding yang (lain). Itu butuh kajian. Melihat dari banyaknya yang miskin, inflasi dan sebagainya," ucapnya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI