Pemerintah Tak Beri Izin Perguruan Tinggi Kelola Tambang, ITB : Langkah yang Tepat

KAMPUS ITB BANDUNG - Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Institut Teknologi Bandung (ITB) menanggapi perihal keputusan pemerintah dan DPR yang sepakat tak memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto menyebut, ITB menilai keputusan ini sejalan dengan prinsip dasar perguruan tinggi dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. DPR sempat mengusulkan agar perguruan tinggi dapat mengelola pertambangan dalam revisi Undang-Undang no. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun, ITB berpandangan bahwa kegiatan pertambangan merupakan proses yang membutuhkan investasi besar, memiliki pengembalian modal jangka panjang, serta memiliki tingkat resiko tinggi yang memerlukan pengelolaan yang sangat cermat. "Keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan langsung tambang dapat menimbulkan tantangan serius bagi independensi akademik dan integritas institusi pendidikan. Di tingkat global, belum ada perguruan tinggi yang memiliki konsesi pertambangan secara langsung, karena hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terkait keberpihakan perguruan tinggi terhadap industri tertentu," katanya, Selasa (18/2/2025). Selain itu, ITB berpandangan sama dengan keputusan pembatalan tersebut, agar perguruan tinggi tetap menjaga marwahnya dengan berfokus pada Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), dan mempertahankan indepedensi akademiknya. "Kami menilai bahwa perguruan tinggi tetap dapat berkontribusi dalam industri pertambangan Indonesia melalui berbagai cara, antara lain menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja di industri pertambangan Indonesia, melaksanakan penelitian serta menerapkan hasil-hasilnya untuk kemajuan industri pertambangan, dan memberikan layanan kepakaran dalam bidang pertambangan melalui unit-unit usaha resmi milik perguruan tinggi," katanya. ITB juga melihat bahwa manfaat dari industri pertambangan yang lebih diharapkan bagi perguruan tinggi, meliputi penyediaan lokasi pertambangan yang dialokasikan oleh pemerintah atau industri untuk kegiatan praktikum serta penelitian bagi mahasiswa dan dosen. "Penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dan industri pertambangan dalam bentuk pendidikan dan penelitian melalui skema-skema yang saling menguntungkan kedua belah pihak," ujarnya. Rektor ITB, Prof. Tatacipta Dirgantara menyatakan Institut Teknologi Bandung berkomitmen untuk menjaga independensi akademik dan integritas institusi pendidikan. "Kami percaya bahwa keputusan untuk tidak memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi adalah langkah yang tepat. ITB akan terus berkontribusi pada kemajuan industri pertambangan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya. ITB, lanjutnya, tetap berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri pertambangan nasional melalui perannya sebagai institusi akademik yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan independensi akademiknya.(*)