Beda Pemprov Jabar dan Dedi Mulyadi soal Efisiensi Anggaran, KDM Bilang Rp 5 Triliun, Pemrov Rp 3 T

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Terjadi perbedaan soal nilai efisiensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar, Herman Suryatman mengatakan, berdasarkan hasil serangkaian simulasi, efisiensi anggaran APBD perubahan 2025 yang berhasil terkumpul mencapai Rp3 triliun.

Duit Rp3 Triliun itu, kata dia, hasil efesiensi dari sejumlah kegiatan seperti belanja barang dan jasa (Barjas), bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, dana hibah, belanja lainnya, perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan Silpa.

"Terkumpul Rp3 triliun. Ini hasil simulasi kami dan kami akan menunggu putusan dari pimpinan, pada akhirnya Pak Gubernur yang akan memutuskan," ujar Herman, Senin (17/2/2025). 

Efesiensi anggaran Rp. 3 Triliun itu, kata dia, dipastikan tidak akan mengganggu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berdampak negatif pada pelayanan kepada masyarakat.

"Tidak boleh ada kemunduran pelayanan publik, PHK, kita harus jaga kondusivitas," katanya.

Baca juga: Jawaban Menohok Ketua Komite SMAN 6 Depok Berani Kritik Gubenur Dedi Mulyadi Soal Study Tour

Hasil penghematan Rp3 triliun ini, kata Herman, akan segera dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi untuk ditindaklanjuti.

"Sekali lagi yang memutuskan Pak Gubernur, kami di TAPD, sudah melakukan simulasi untuk mendapatkan angka terbaik karena efisiensi yang dilakukan harus sesuai Inpres 1/2025. Kemudian harus tegak lurus juga dengan visi, misi Pak Gubernur terpilih," ucapnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengklaim jika nilai efesiensi anggaran jumlahnya mencapai sekitar Rp. 5 triliun.

Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi saat diwawancarai wartawan di kawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (6/2/2025).

"Saya informasikan sampai hari ini total (Efisiensi) dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah Rp. 5 Triliun yang kami siapkan di perubahan anggaran nanti," ujar Dedi Mulyadi.

Efisiensi ini, kata dia, bukan menghapus anggaran pembangunan, tapi memangkas belanja yang tidak penting.

"Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar. Saya sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting," ujar Dedi.

Sebagai contoh, ia menghapus anggaran baju dinas dan memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri dari Rp 1,5 miliar menjadi nol. Sementara itu, perjalanan dinas dalam negeri dikurangi dari Rp 1,8 miliar menjadi sekitar Rp 700 juta.

"Semuanya sudah diberikan contoh dari Gubernur sendiri, nanti ke bawahnya ada," katanya.