Kisah Petugas Pintu Air 14 Tahun Mengabdi Mendadak Di-PHK karena Efisiensi Anggaran: Ini Balasannya?

"doakan saja buk semoga ada jalan keluar untuk masalah ini... kami hanya sudah berusaha&berdoa," tulis Sidiq.

Baca juga: Pemangkasan Anggaran oleh Pemerintah Dinilai Berpotensi Memicu PHK Massal di Sektor Perhotelan

Kementerian PU Kena Efisiensi Anggaran

Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan signifikan. 

Anggaran yang semula Rp 110,95 triliun kini menyusut 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025. 

Kabar beredar menyebutkan pemangkasan ini berdampak pada pegawai non-ASN di Kementerian PU. 

Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menegaskan, pegawai yang memiliki kontrak dalam belanja pegawai tetap aman. 

Menurut penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, anggaran belanja pegawai tidak boleh terganggu. 

"Pokoknya sepanjang kontraknya itu ada di belanja pegawai. Menkeu bilang, belanja pegawai enggak boleh diganggu," jelas Zainal pada Jumat (7/2/2025). 

Ia juga menambahkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) termasuk dalam belanja pegawai. 

Mengenai nasib pegawai kontrak atau non-ASN, Zainal mengakui jumlahnya berkurang. 

Beberapa pegawai pindah ke kementerian lain atau mengikuti seleksi PPPK. 

Zainal menjelaskan, Kementerian PU tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). 

Kegiatan Kementerian PU memerlukan kehadiran langsung di lapangan. 

"Kami tidak melakukan WFH macam-macam. Kementerian PU harus standby. Nanti banjir hydrometeorologi, bencana alam makin banyak. Kalau suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan, gimana dong," katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul 14 Tahun Mengabdi, Petugas Pintu Air Mendadak Di-PHK karena Efisiensi Anggaran: Inikah Balasannya?