Soal Instruksi Penyerahan Ijazah, Sekolah Swasta Cirebon: Bukan Menolak, Tapi Bagaimana Solusinya?

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sejumlah kepala SD-SMP swasta di Kota Cirebon menegaskan bahwa mereka tidak menolak instruksi Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, terkait pengembalian ijazah siswa yang tertahan.

Namun, mereka menyatakan masih menunggu solusi dari pemerintah mengenai penyelesaian tunggakan biaya pendidikan.

Ketua Pembina Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMP Swasta Kota Cirebon, Deni Diparana, menjelaskan, bahwa pernyataan yang dibuat para kepala sekolah dalam video yang tersebar bukanlah bentuk penolakan, melainkan permintaan solusi.

Baca juga: Soal Polemik Ijazah, Legislator PKB Sebut Komitmen Pemerintah Masih Samar

"Jadi kemarin itu sebetulnya bukan penolakan. Kami hanya mempertanyakan bagaimana solusinya terkait penyerahan ijazah ini."

"Karena, seperti yang kita tahu, sekolah swasta kebutuhannya selain dari dana BOS juga dari swadaya masyarakat," ujar Deni Diparana saat diwawancarai media, Senin (10/2/2024).

Menurutnya, pihak sekolah tidak bermaksud menahan ijazah secara permanen.

Namun, ada beberapa sekolah yang menghadapi kendala dalam menyerahkan ijazah kepada siswa yang belum melunasi administrasi sekolah.

"Artinya, kami membuat pernyataan itu bukan berarti menolak, tapi memang belum bisa menyerahkan. Nah, kira-kira pemerintah seperti apa memberikan solusinya?" ucapnya.

Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon tengah melakukan pendataan jumlah ijazah yang masih tertahan serta besaran tunggakan biaya pendidikan di masing-masing sekolah.

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan.

"Dari dinas pendidikan, diminta untuk didata dulu."

Baca juga: Belum Resmi Dilantik, Dedi Mulyadi Sudah Keluarkan Banyak Kebijakan, soal Ijazah hingga Study Tour

"Kalau melihat dari data, Pak Gubernur juga kan menyuruh mendata dulu tunggakannya sebesar apa."

"Nanti akan diberikan solusi ke depannya," jelas dia.

Deni berharap agar pemerintah segera memberikan solusi terbaik agar polemik ini tidak berlarut-larut.