Rabu, 13 Mei 2026

Bangunan Mulai Rusak, 30 Kantor Kelurahan di Bandung Perlu Direnovasi

Di Kota Bandung terdapat 151 kelurahan, tetapi masih banyak kantor kelurahan yang perlu direnovasi demi memberikan pelayanan yang optimal.

Tayang:
Bandung.go.id/ Arsip
GEDUNG PEMERINTAH - Balai Kota/Kantor Pemerintah Kota Bandung. Dari total 151 kelurahan, hingga saat ini masih ada sekitar 30 kantor kelurahan yang harus direnovasi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan kantor kelurahan di Kota Bandung harus direnovasi karena beberapa bagian bangunannya sudah mengalami kerusakan.

Di Kota Bandung terdapat 151 kelurahan, tetapi masih banyak kantor kelurahan yang perlu direnovasi demi memberikan pelayanan yang optimal dan kenyamanan bagi masyarakat.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Asep Saeful Gufron mengatakan, dari total 151 kelurahan, hingga saat ini masih ada sekitar 30 kantor kelurahan yang harus direnovasi.

"Ini untuk lebih representatif sebagai kantor pelayanan bagi masyarakat. Pada anggaran tahun 2024 sebanyak 12 kantor kelurahan dan kecamatan (direnovasi)," ujar Asep, Jumat (7/2/2025).

Menurutnya, renovasi tersebut perlu dilakukan karena kantor kecamatan dan kelurahan merupakan etalase Pemkot Bandung saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Maka dengan adanya kantor yang lebih baik diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi seluruh aparat di kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kewilayahan," katanya.

Pj Wali Kota Bandung, A Koswara mengatakan, pihaknya telah meresmikan kantor pelayanan publik di tahun anggaran 2024 yang terdiri dari 2 kantor kecamatan dan 8 kantor kelurahan agar pelayanan publik bisa semakin prima.

"Skala Kota Bandung ini, keberadaan camat dan lurah sangat penting. Untuk pelayanan itu harus mempunyai infrastruktur pemerintahan yang layak. Ini bukti keseriusan kita memberikan pelayanan," ucap Koswara beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, kemudahan akses layanan menjadi penting, dengan hadirnya kantor pelayanan di kewilayahan yang representatif diupayakan lebih cepat dan nyaman.

"Kemudahan akses terhadap layanan itu menjadi penting. Sehingga ke depannya untuk bangunan pemerintahan itu disiapkan oleh satu instansi, sehingga konsultan yang sama, contohnya desain mencerminkan Kota Bandung," ujarnya.

 

 

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved