Soal Tenaga Ahli di Pemprov Jabar, Wakil Ketua DPRD Jabar Nilai Tak Perlu, Iswara: Buat Apa Lagi
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara menilai tenaga ahli sudah tidak diperlukan jika keahliannya sudah dikuasai oleh ASN di OPD tertentu
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara menilai tenaga ahli sudah tidak diperlukan, jika keahliannya sudah dikuasai oleh ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu.
Menurutnya, setiap OPD memiliki ASN di bidangnya masing-masing dan dituntut untuk menguasai pekerjaan di bidang tersebut.
"Kalau memang pembidangannya, kepakarannya sudah ada di OPD itu, buat apa lagi tenaga ahli," ujar Iswara, Kamis (6/2/2025).
Baca juga: Soal Tenaga Ahli di Pemprov Jabar, Wakil Ketua DPRD Jabar Nilai Tak Perlu, Iswara: Buat Apa Lagi
Sehingga, kata dia, jika ASN-nya susah menguasai pekerjaan yang dikerjakan tenaga ahli, maka peran tersebut sudah tidak diperlakukan lagi.
"Kalau memang tenaga ahli sudah tidak perlu, ya buat apa lagi. Ada lagi misalnya tenaga Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) atau apa lagi, buat apa lagi itu," katanya.
Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi, kata dia, dipastikan tidak akan membuat TAP atau pun tim transisi. Selama ini, kata dia, semua OPD termasuk Sekda dan Penjabat Gubernur ditemui secara langsung oleh Dedi Mulyadi.
"Bahkan dengan Dewan, kami pimpinan sudah bertemu, Senin nanti dengan komisi-komisi Pak Dedi akan langsung dapat rapat dengan komisi-komisi dan itu Pak Dedi sendiri. Jangankan denga Tim transisi, stafnya pun tidak ada," ucapnya.
Viral, Kades di Bogor Gelar Khitanan Anak Mewah, Ada Karangan Bunga dari Dedi Mulyadi, Harta Disorot |
![]() |
---|
Kemenkum Harmonisasikan Raperkada Tasikmalaya Terkait Penghasilan ASN & Kawasan Tertib Lalu Lintas |
![]() |
---|
Respons Dedi Mulyadi soal Pemukulan Sopir Mobil di Cipatik Bandung Barat: Jangan Rusak Jawa Barat! |
![]() |
---|
Zaini Shofari: Tambah Kursi DPRD Jabar Bukan Solusi, Pemekaran Daerah Lebih Mendesak |
![]() |
---|
Ada ASN Tilap Duit Pajak Rp 321 Juta, Bapenda Kota Bandung Ketatkan Pengawasan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.