Gas Elpiji 3 Kg di Bandung Mulai Langka, Anggota DPR Desak Pemerintah Selesaikan sebelum Bulan Puasa

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Stok tabung gas elpiji 3 Kg di Kota Bandung langka.

Sejumlah warga kini kebingungan mencari tabung gas melon tersebut.

Kelangkaan gas elpiji 3 Kg ini diduga terkait kebijakan baru pemerintah yang melarang warung menjual gas melon mulai 1 Februari 2025.

Mulai 1 Februari 2025, Pemerintah memberlakukan aturan bahwa penjualan gas LPG 3 kg hanya ke agen resmi dari Pertamina.

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Meitri Citra Wardani meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg, sebelum bulan Ramadan.

Dia menyebut, keluhan masyarakat soal ketersediaan gas LPG 3 kg yang sulit diakses di sejumlah warung atau pengecer belakangan ini, sejak terbitnya kebijakan pelarangan penjualan gas melon tersebut di tingkat pengecer. 

Baca juga: Geger, Gas 3kg Warna Pink Muncul di Tengah Kelangkaan Saat Ini, Pertamina Beri Penjelasan

"Pada prinsipnya, DPR memahami tujuan dari kebijakan Kementerian ESDM tersebut adalah untuk memperbaiki sistem distribusi elpiji 3 kg agar lebih mudah diawasi dan tepat sasaran," kata Meitri kepada Tribunnewd.com Senin (3/2/2025).

Selain itu, kata Meitri, kebijakan itu juga guna memastikan harga yang diterima oleh kelompok rumah tangga dan pelaku UMKM, selaku konsumen utama gas melon ini sesuai sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

Namun di sisi lain, secara kebijakan makro, hal ini juga diakibatkan oleh penetapan kuota LPG bersubsidi pada 2025 yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya. 

Misalnya, pada 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. 

Imbas dari kebijakan penyesuaian ini, ternyata menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat akibat munculnya kelangkaan gas di tingkat pengecer. 

"Warung pengecer merupakan pangkalan yang paling dekat ke masyarakat. Keberadaan pengecer ini setidaknya telah berhasil mengurai potensi antrean di pangkalan-pangkalan gas. Soal kenyamanan konsumen juga hal penting yang perlu dipertimbangkan," ucapnya.

Meitri mengungkapkan, jelang bulan Ramadan kebutuhan gas elpiji 3 kg juga meningkat. 

Sehingga menurutnya, demi mendukung kelancaran ibadah umat muslim selama Ramadan, pemerintah perlu proaktif atau jemput bola dalam mendorong warung pengecer agar bisa segera terdaftar sebagai pangkalan resmi. 

Selain itu, lanjut Meitri, warung pengecer perlu difasilitasi dalam mengatasi risiko hambatan dalam proses pendaftaran secara teknis dan administratif sebagai mitra penyalur. 

"DPR meminta agar pemerintah mengatasi masalah ini sebelum Ramadan tiba," pungkasnya.

Sejumlah warga di Jakarta mengeluhkan sulitnya memperoleh gas elpiji 3 Kg atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.

Kelangkaan elpiji dirasakan Narti, Warga Kelurahan Ragunan, Kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).

Narti mengaku, sudah mencari gas subsidi ke banyak warung hingga SPBU.

"Sudah nyari keliling dari sore sampai malam, enggak dapat-dapat, ada kali 20 warung. Sampai SPBU juga enggak ada," katanya kepada Tribunnews, Minggu, (2/2/2025).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan dirinya berencana membuat aturan agar pengecer berubah statusnya menjadi pangkalan elpiji 3 kilogram (kg).

Hal disampaikan Bahlil mengenai larangan dari pemerintah agar pengecer tak lagi menjual elpiji 3 kg.

"Ya, memang kalau pengecer-pengecer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan, menjadi pangkalan. Tidak menjadi pengecer," kata Bahlil saat ditemui pada acara outbound DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025). 

Bahlil menjelaskan, pihaknya sedang mengatur mekanisme perubahan status pengecer menjadi pangkalan.
"Lagi saya atur sekarang," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dia menegaskan, perubahan status menjadi pangkalan bisa saja dilakukan sepanjang memenuhi syarat.

"Berpotensi bisa kita ubah untuk menjadi pangkalan. Selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi," ucap Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan alasan pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025.

Menurutnya, kini elpiji 3 kg hanya dijual melalui pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.(*)

Chaerul Umam/Tribunnews