Staf Ahli Kapolri Sebut Kasus AKBP Bintoro Bukan Pemerasan tapi Dugaan Penyuapan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan AKBP Bintoro di kasus anak bos Prodia disorot DPR RI.

Kasus dugaan pemerasan ini bermula dari kasus tewasnya remaja putri 16 tahun di sebuah hotel di Senopati, Jakarta.

FA, inisial remaja putri yang pekerja seks komersil ini ditemukan tewas diduga overdosis obat.

Dari penyelidikan, polisi menangkap 2 orang yakni Sebastian atau Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto.

Dari kasus ini, AKBP Bintoro yang saat itu menjabat Kasatreskrim Polres Jaksel diduga meminta uang kepada keluarga pelaku sebesar Rp 20 miliar serta membawa mobil Ferrari dan motor Harley Davidson dengan janji menghentikan penyidikan.

Bukan Pemerasan

Baca juga: AKBP Bintoro Buka Suara usai Dituding Peras Anak Pengusaha Rp 20 M: Itu Fitnah

Staf Ahli Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Aryanto Sutadi, berpendapat kasus AKBP Bintoro lebih tepat disebut kasus dugaan penyuapan.

Aryanto menyebut pihak Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya merespons cepat kasus dugaan pemerasan itu dengan memberi sanksi penempatan khusus (patsus) kepada empat personelnya.

“Kemudian Propam cepat ambil tindakan, keempat orang ini dimasukkan dalam patsus, diperiksa pelanggaran etiknya,” tuturnya.

Aryanto menyampaikan pendapatnya tersebut dalam dialog Kompas Petang yang ditayangkan Kompas TV, Selasa (28/1/2025).

“Keterangan-keterangan selama pemeriksaan etik ini, saya dapat keterangan dari Polda, bahwa itu ternyata kasusnya itu lebih tepat dikatakan kasus penyuapan,” tegasnya.

Aryanto mengatakan pada kasus pemerasan, yang terjadi adalah satu pihak menekan pihak lain untuk memberikan sesuatu atau membayar.

“Kalau pemerasan itu berarti satu pihak. Misalnya penyidik mengatakan, 'Kamu bayar sebegini, kalau nggak akan saya kirim.' Tapi yang terjadi, itu adalah ada peran dari pengacara, bukan pengacara yang menggugat tapi pengacara yang dulu,” bebernya.

“Jadi pengacaranya itu ngomong sama yang bersangkutan, pelaku waktu itu, kemudian mau diurus bahwa itu kasusnya tidak akan dikirim, dan si Bintoro itu menjanjikan tidak akan mengirim.”

Ia menegaskan kasus pembunuhan tersebut bukan dihentikan, melainkan tidak dikirim atau dilimpahkan ke tahap proses hukum selanjutnya.

“Sementara dia waktu itu katanya menjanjikan, ternyata itu pun nggak ditepati janjinya kan. Makanya kemudian uang suap itu diminta kembali,” kata dia.

Ia kembali menegaskan, perkara dugaan pemerasan yang diduga melibatkan AKBP Bintoro tersebut lebih tepat disebut sebagai kasus dugaan suap.

“Jadi dalam kasus ini kelihatannya yang lebih tepat adalah suatu kasus penyuapan. Oleh karena itu nanti penyelidikan akan dilanjutkan kepada siapa yang menyuap, siapa yang menyuruh, siapa yang menerima.”

“Sejauh ini yang sudah jelas adalah kekeliruan dari si kasat serse dan teman-temannya, satu grupnya itu, adalah menerima suap itu. Di berita itu kan pertama kali disebut Rp20 miliar. Sedangkan yang sampai kepada polisi itu kurang dari satu miliar,” tuturnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kasus AKBP Bintoro Disebut Penyuapan Bukan Pemerasan, Staf Ahli Kapolri Telepon Kapolda Metro Jaya,