Eman Suherman Menolak Pemberian Mobil Dinas Baru, Kepentingan Masyarakat Jadi Alasan Utama

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Bupati dan Wakil Bupati Majalengka terpilih, Eman Suherman-Dena M Ramdhan, sepakat untuk menolak pengadaan mobil dinas baru.

Penolakan mobil dinas baru itu bukan tanpa alasan, melainkan justru mempertimbangkan alasan lain yang lebih besar.

Eman Suherman lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan memprioritaskan program pembangunan daerah sebagai visi misinya dalam Pilkada Serentak 2024.

Ia mengakui masih banyak kegiatan lain yang lebih prioritas baik untuk pembangunan infrastruktur, maupun penanggulangan kemiskinan.

Baca juga: Bupati-Wabup Majalengka Terpilih Dilantik Bulan Depan Bareng Kepala Daerah 15 Kota dan Kabupaten

"Ini demi kepentingan masyarakat, karena harus betul-betul menjadi yang paling utama dibandingkan kepentingan pribadi," ujar Eman Suherman saat ditemui di kediamannya di Jalan Ahmad Kusumah, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Rabu (30/1/2025).

Selain itu, Eman menyebut pemerintah pusat juga memperketat anggaran seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tahun 2025  tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD.

Karenanya jika pasangan Eman dan Dena tidak mengambil langkah strategis maka dikhawatirkan kegiatan yang digelar untuk kepentingan masyarakat tidak mendapatkan anggaran yang cukup.

Menurutnya, anggaran yang disiapkan Pemkab Majalengka untuk pengadaan mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Bakal Masukkan Menu Serangga, Begini Respons Pemkot Cirebon

"Di antaranya, untuk pembangunan infrastruktur hingga penanggulangan kemiskinan yang dari sisi urgensitas lebih dibutuhkan masyarakat Majalengka," kata Eman Suherman.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menganggarkan dalam APBD 2025 untuk mobil dinas bupati dan wakil bupati terpilih.

Penjabat Sekda Kabupaten Majalengka, Aeron Randi, memastikan anggaran itu tetap bisa dialihkan sesuai kebijakan dari pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

"Kalau anggarannya (untuk mobil dinas baru bagi bupati dan wabup) memang sudah disiapkan di APBD 2025, tetapi bisa dieksekusi dan bisa juga tidak," ujar Aeron Randi. (*)