Popularitas Mendikdasmen Urutan Atas Hasil Survei, Pengamat: Berani Buat Terobosan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Popularitas seorang menteri sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti penampilan media atau keberhasilan dalam menjalankan program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Di sisi lain, kinerja sesungguhnya lebih banyak diukur dari hasil kebijakan jangka panjang yang mungkin tidak langsung terlihat atau tidak mendapatkan perhatian besar dari media.

Jerry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), mengingatkan publik untuk berhati-hati terhadap persepsi popularitas. 

Popularitas para menteri tidak selalu berkaitan dengan kinerja mereka sebagai menteri. 

"Contohnya, popularitas Menteri BUMN Erick Thohir tinggi bukan karena BUMN, namun, justru karena polemik sepak bola Indonesia Patrick Kluivert dan Shin Taeyong." 

Terlepas dari hal tersebut, terdapat juga popularitas yang positif, seperti yang diperoleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, karena berani membuat terobosan yang langsung dirasakan oleh publik.

"Abdul Mu'ti memang merupakan sosok tokoh dari kalangan profesional yang sangat diterima oleh masyarakat," ujarnya, Jumat (24/1/2025). 

Meskipun programnya tidak populis, namun dapat menempati posisi kedua yang mengalahkan program populis.  

"Abdul Mu'ti tinggi popularitas karena berita positif," imbuhnya. 

Neni Nur Hayati, Direktur DEEP Indonesia, menyebut popularitas tersebut berdasarkan Lembaga Survei Nasional merilis Survei Evaluasi 100 Hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai sektor Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Survei ini dilakukan pada 1.200 responden dengan margin of error 2.87 persen.

Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran
cukup tinggi dengan 87,5 persen masyarakat menunjukkan rasa puas terhadap kinerja pada awal periode pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Peneliti Lembaga Survei Nasional, Fishya Amina, mengungkapkan tiga faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran;
Pemeriksaan Kesehatan, “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, serta Pelatihan kompetensi guru.

Menurutnya, program pilar Prabowo-Gibran seperti Makan Bergizi Gratis, membangun lumbung pangan nasional, dan pemberantasan korupsi justru belum menjadi alasan utama tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran. 

Makanan Bergizi Gratis misalnya, hanya mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 79,3 persen, membangun lumbung pangan nasional mendapatkan 77,6 % , dan pemberantasan korupsi mendapat tingkat kepuasan terendah yaitu 69,9 % .

Bahwa program serba gratis memang disenangi masyarakat, sehingga berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat. 

Namun, kata dia, hasil survei ada program yang bukan populis seperti 7 kebiasaan anak Indonesia yang berhasil menempati posisi progam kedua yang dikenal masyarakat dan ini merupakan terobosan Mendikdasmen dimana dapat menanamkan akhlak dan karakter siswa.

Neni mengingatkan bahwa tingkat kepuasan dapat berubah jika kebijakan yang diambil pemerintah kontra dengan masyarakat, misalnya isu PPN 12 % yang memicu protes dari masyarakat. 

Selain itu, pelemahan institusi KPK yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya juga masih menjadi bayang-bayang yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo.

"Terlebih, komunikasi publik Prabowo yang sering melempar isu dan menariknya kembali, seperti terkait isu pengampunan koruptor, dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat," katanya. 

Pengamat Politik Kunto Adi Wibowo, menyebutkan bahwa survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Nasional menunjukkan bahwa program-program pemerintah Prabowo memenuhi
layanan dasar publik, terutama sektor kesehatan hingga pendidikan yang merupakan layanan dasar publik dengan tingkat kepuasan yang tinggi. 

"Misalnya adalah tujuh kebiasaan baik karena memiliki labelling yang positif sehingga dianggap menjadi terobosan program di masyarakat," katanya. 

Dia menuturkan, tingkat kepuasan pada masa awal pemerintahan dapat menjadi
tantangan bagi pemerintah, apakah harapan yang terpupuk dapat
dipenuhi. 

Pakar Komunikasi Politik, Gun Gun Heryanto, menekankan bahwa persepsi yang dibangun di masyarakat melalui kepuasan publik harus sejalan dengan konsep functioning government,
salah satu indeks penting dalam demokrasi. 

"Salah satu indikasi bahwa pemerintah sudah berfungsi semestinya adalah terbentuknya RPJMN dan adanya roadmap dari masing-masing kementerian. Jangan sampai 100 hari terlalu asik melihat kepuasan publik, namun nilai dasar basis demokrasi seperti functioning government menjadi luput," jelasnya. (*)