Polemik Tukin Dosen Kemendikti Saintek, 5 Tahun Tak Dibayar, Tahun Ini Tak Dianggarkan

Bahkan para dosen juga berniat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk pejabat yang membuat kebijakan tukin dosen tapi mengabaikannya.

Baca juga: Tukin dan Tunjangan Profesi Dosen 2025 Dihapus, Tak Dianggarkan, Pemerintah Salahkan Nomenklatur

DPR Kawal Pencairan Tukin

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan pihaknya terus mendorong pemerintah untuk mencairkan tukin dosen ASN.

Hadrian mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, Kemdikti Saintek telah mengajukan anggaran Rp 10 triliun untuk tukin dosen ASN, namun yang disetujui Rp 2,5 triliun.

"Komisi X terus mendorong agar pembayaran tukin untuk ASN segera dicairkan. Kemdikti Saintek sudah mengusulkan anggaran tambahan Rp 10 triliun untuk pembayaran tukin, tapi infonya akan disetujui Rp 2,5 triliun," ujar Hadrian kepada Kompas.com, Senin.

Hadrian menekankan, Komisi X DPR mendorong pembayaran tukin dosen ASN ini segera terealisasi.

Sejauh ini, mereka masih menunggu apakah usulan anggaran Kemdikti Saintek ini disetujui Kemenkeu atau tidak.

"Semoga segera terealisasi agar bisa terbayar tukin tersebut," ujar dia.

Sementara itu, Hadrian menyebut dirinya akan mengawal pembayaran tukin dosen ASN sampai tuntas.

Tukin Dosen ASN Tak Dianggarkan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) rupanya tak menganggarkan tunjangan bagi dosen tahun ini.

Tunjangan yang tak dianggarkan tersebut bagi tunjangan kinerja (tukin) maupun tunjangan profesi.

Tak dianggarkannya tukin dan tunjangan profesi bagi dosen ASN di Kemendikti Saintek sama saja berarti tunjangan dosen dihapus tahun ini.

Persoalan tersebut mengemuka setelah disuarakan Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek seluruh Indonesia.

Pemerintah mengklaim saat ini tengah mengupayakan adanya tukin bagi para dosen ASN. Meski begitu, Menko PMK Pratikno mengaku belum ada perkembangan signifikan soal pencairan tukin tersebut.