HPP Gabah dan Beras Naik, Pengamat Sebut Strategi Maksimalkan Penyerapan Produksi Domestik
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mengumumkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras.
Penulis: Nappisah | Editor: Kemal Setia Permana
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mengumumkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras, Senin (13/1/2025).
Harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani naik dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg, sementara di penggilingan, harga GKP naik dari Rp6.100/kg menjadi Rp6.700/kg.
Sementara itu, harga beras di gudang Bulog juga mengalami kenaikan, dari Rp11.000/kg menjadi Rp12.000/kg dengan kualitas derajat sosoh 100 persen.
Menanggapi kenaikan ini, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan kenaikan HPP GKP dan gabah kering giling (GKG) antara 8,3 persen hingga 10,8 persen adalah langkah yang tepat untuk menjaga insentif ekonomi bagi petani.
Baca juga: Si Anak Hilang Berpotensi Kembali Ke Bandung, Persib Siapkan Kejutan Saat Deadline?
"Ini juga penting untuk mendorong semangat petani dalam mengelola tanaman padi," ujar Khudori, Senin (13/1/2025).
Khudori menyoroti naiknya HPP gabah dan beras yang tidak disertai naiknya harga eceran tertinggi (HET) beras.
Menurutnya, kebijakan ini lebih merupakan strategi pemerintah untuk mendorong Bulog memaksimalkan penyerapan gabah dan beras domestik.
"Kenaikan HPP ini memungkinkan Bulog untuk menyerap produksi beras domestik dengan lebih maksimal, terutama di periode panen raya pada Maret hingga Juni mendatang, ketika pasokan beras melimpah," jelasnya.
Khudori juga mencatat bahwa keputusan pemerintah untuk tidak mengimpor beras pada tahun 2025 menjadi faktor penting dalam kebijakan ini.
Dengan tidak adanya impor, Bulog diharapkan dapat sepenuhnya bergantung pada produk domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Meskipun begitu, Khudori menekankan bahwa kenaikan HPP harus diimbangi dengan penyesuaian HET beras, agar tidak terjadi lonjakan harga beras di pasar.
Di sisi lain, bagi penggilingan padi, terutama yang berskala kecil, kebijakan ini membuka peluang besar di musim panen raya.
Baca juga: Miris, Di Tengah Gencarnya Program MBG, Murid SDN 4 Pasirmunding Cianjur Harus Belajar di Tenda
"Namun, mereka dihadapkan pada dua pilihan, menjual beras sesuai HET dengan kualitas yang dikorbankan atau menjual beras dengan kualitas lebih baik namun dengan harga di atas HET, terutama di pasar tradisional," katanya.
Khudori memprediksi, kebijakan ini bisa menyebabkan hilangnya berbagai merek beras premium di pasar modern, dengan beras SPHP (Satuan Pangan Harga Pemerintah) milik Bulog dan beras khusus yang tidak diatur HET akan mendominasi.
Cara Cek NIK KTP Terdaftar Penerima Bansos yang Cair Bulan Oktober 2025 atau Tidak, Bisa Lewat HP |
![]() |
---|
Solusi Kurangi Ketergantungan Beras: Cirebon Jadi Pilot Project Tanam Sorgum Kolaborasi Pemprov-PTDI |
![]() |
---|
Cara Daftar Jadi Penerima Bansos Pakai NIK KTP, Ada 6 Cair Bulan Oktober 2025 Termasuk Beras 10 Kg |
![]() |
---|
Kebijakan Penyerapan Gabah Kering Banyak Rugikan Petani, Pengamat: Salahi Sunatullah |
![]() |
---|
Cara Dapatkan 6 Bansos Cair Bulan Oktober 2025, Ada BPNT Rp 200 Ribu hingga Beras 10 Kg, Siapkan KTP |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.