Dedi Mulyadi Ditetapkan Sebagai Gubernur Jabar, Pengamat: Utamakan Program di 100 Hari Pertama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menyebut Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi perlu mengutamakan program yang efektif dalam 100 hari pertama.  

Hanya saja, kata dia, hal ini harus dibarengi dengan kepastian sumber anggaran yang bisa digunakan mengingat gubernur terpilih tidak turut serta dalam penyusunan APBD 2025.

"Dalam 100 hari yang terpenting adalah konsolidasi birokrasi pemerintah daerah, kemudian mulai membidik program gebrakan yang efektif untuk membangun penguatan legitimasi," ujar Kristian, Kamis (9/1/2025).

Baca juga: Hadir di Penetapan Pemenang Pilgub Jabar, Bey Machmudin Beri Pesan kepada Gubernur-Wagub Terpilih

Sebagai upaya untuk memuluskan programnya, kata dia, idealnya perlu dibentuk tim transisi karena menyangkut kepentingan masyarakat Jabar. 

"Jadi, harus jelas kesinambungan estafet kepemimpinan dan kebijakan pembangunannya," katanya. 

Menurutnya, Dedi Mulyadi pun bisa saja meninggalkan beberapa program gubernur sebelumnya yang dirasa kurang efektif.

Lalu dengan pendekatan pengambilan keputusan inkremental, bisa merevisi kebijakan yang masih dinilai lemah.

Selebihnya bisa dilakukan program kebijakan terobosan sebagai realisasi janji politik pada masa kampanye.

• Sosok Bambang Hero Saharjo, Guru Besar IPB Dilaporkan karena Hitung Rp271 T di Kasus Korupsi Timah

Sementara terkait kunjungan kepala daerah terpilih dari kabupaten kota di Jabar ke rumah pribadi Dedi Mulyadi, di Lembur Pakuan Kabupaten Subang, Kristian melihat hal itu sebagai hal wajar selama tujuannya untuk mendapatkan gambaran masalah dan kebutuhan masyarakat.
 
"Sah-sah saja, karena gubernur terpilih perlu mendalami lebih jauh situasi masalah yang ada dan mulai mempersiapkan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut," 

"Yang penting dalam pertemuan tersebut bukan dalam rangka memberikan perintah untuk melaksanakan kebijakan tertentu karena Demul belum sah dilantik menjadi gubernur sehingga tidak ada kewenangan yang melekat pada dirinya," ujarnya. (*)