Polres Indramayu Akan Dukung Program Jagung 1 Juta Hektar

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU – Dalam rangka mendukung program nasional penanaman jagung serentak satu juta hektar.

Polres Indramayu pun dalam hal ini turut serta dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Hari ini, Polres Indramayu mengikuti kegiatan analisa dan evaluasi melalui sarana Zoom Meeting di Aula Patriatama Polres Indramayu, Jumat (3/1/2025). 

Wakapolres Indramayu, Kompol Ryan Faisal hadir mewakili Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo lewat virtual dengan Karobinkar SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo yang memimpin jalannya diskusi nasional terkait kesiapan pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, hadir pula Kabag SDM Polres Indramayu, Kompol Bekti Setiawan, serta para pejabat utama (PJU) Polres Indramayu lainnya.

Wakapolres Indramayu, Kompol Ryan Faisal menyampaikan, program penanaman jagung serentak ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan harapan ketahanan pangan secara menyeluruh dapat lebih diperkuat lagi.

“Polri memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui berbagai upaya, salah satunya memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik di lapangan. Kami mendukung sepenuhnya kolaborasi ini sebagai bagian dari pengabdian kami kepada masyarakat,” ujar Kompol Ryan Faisal didampingi Kasi Humas Polres Indramayu Iptu Junata.

Program penanaman jagung serentak satu juta hektar akan melibatkan berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Indramayu. 

Polri bersama pemerintah daerah, petani, serta sektor swasta bekerja sama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Dalam mendukung target ini, Polri telah membentuk Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. 

Gugus tugas ini akan bertugas memastikan distribusi pupuk subsidi, sarana produksi, dan bantuan pertanian lainnya berjalan transparan hingga ke tangan petani.