KPK Tantang Sekjen PDIP Hasto Laporkan Bukti Video Skandal Korupsi Elite Politik ke AParat

Dia hanya mengatakan, dugaan penetapan tersangka dengan dasar asumsi karena kasus Harun Masiku sudah inkrah.

Selama proses persidangan di pengadilan hingga tingkat kasasi juga tidak ada bukti yang mengarah kepada keterlibatan Hasto. Selain itu, lanjut Ronny, KPK justru mempersoalkan daerah asal Harun Masiku yang berbeda dengan wilayah pencalonannya untuk menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2019.

"Dugaan asumsi kami menguat dasarnya apa? Kesimpulan seperti itu meragukan kalau mendengar paparan dalam konpers KPK kemarin. KPK bahkan mempersoalkan daerah asal Harun Masiku yang ditempatkan di Sumatera Selatan dalam pencalegan. Padahal hal itu sangat biasa dan merupakan praktik yang umum di semua partai politik saat menyusun daftar calon,” ucapnya. 

Baca juga: Ketua DPD PDIP Jabar Minta Kader Tetap Tegak Lurus ke Megawati Setelah Hasto Ditetapkan Tersangka

Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK memiliki bukti bahwa Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat dalam suap yang diberikan eks caleg PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka Hasto diterbitkan oleh Komisi Antirasuah dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 pada 23 Desember 2024.  Selain itu, KPK juga melarang Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP, Yasonna H Laoly, untuk bepergian ke luar negeri. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Minta Hasto PDI-P Laporkan Video Skandal Elite Politik ke Aparat" dan dengan judul "PDI-P Duga KPK Belum Punya Bukti Kuat Hasto Menyuap KPU dan Rintangan Penyidikan"