Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen jadi Tantangan Besar bagi Gubernur Jabar Terpilih

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam lima tahun ke depan, menjadi target Presiden Prabowo Subianto yang harus dikejar pemerintah daerah, termasuk di Jawa Barat (Jabar).

Pengamat Ekonomi dari Unpad, Ferry Hadiyanto mengatakan, saat ini masih dalam masa transisi pasca Pilkada serentak 2024. Kondisi itu, kata dia, memberikan penyesuaian dalam peran pemerintah pada perekonomian daerah.

“Jika petahana yang menang mungkin bisa langsung bekerja menjemput target pemerintah pusat, namun jika baru, saya kira mereka akan lama dalam melakukan konsolidasi. Jadi saya berharap di Jabar bisa langsung gas saja untuk direaliasikan target pusat,” ujar Ferry, dalam Diskusi Panel Menyongsong Era Baru : Menyusun Solusi untuk Masa Depan Bisnis dan Ekonomi Jawa Barat, Jumat (6/12/2024).

Baca juga: Anggota DPRD Jabar, Sri Dewi Anggraini Sebut Perizinan Usaha Masih Jadi Kendala Pertumbuhan Ekonomi

Target yang ditetapkan pemerintah pusat sangat berat, mengingat selama 10 tahun pemerintahan Jokowi saja, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5 persen, meski sempat ditargetkan sebesar 7 persen.

Pertumbuhan ekonomi, kata dia, sebenarnya tidak hanya tergantung pada kondisi dalam negeri saja, namun juga kondisi global.

Seperti diketahui konflik timur tengah Israel-Palestina-Iran yang ikut membawa Amerika masih menjadi ancaman. Begitu pula konflik Ukraina-Rusia yang berlarut larut.

“Indonesia masih bergantung dari ekonomi Amerika, terutama ekspor tekstil kita yang masih besar. Trump (Presiden Amerika) sendiri sudah membuat kebijakan untuk menarik semua potensi Amerika di luar negeri. Sehingga ini akan menjadi sulit bagi kita, sebab tanpa capital inflow dari Amerika, pertumbuhan ekonomi 8 persen akan berat,” katanya.

Menurutnya aspek Geopolitik Global belum akan berhenti di 2024 – 2025 kehati-hatian dengan terpilihnya presiden Trump karena ekspor Jawa Barat ke AS relatif dominan.

Ferry juga mencermati isu akan under capacity pembentukan PDb Nasional dan PDRB Jawa Barat sepertinya harus diwaspadai di 2025.

“Dalam dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jabar selalu dibawah nasional, sebuah peringatan bagi kita di Jabar. Salah satu sebabnya karena beberapa pabrik tekstil tutup atau pindah. Nah, harus dicari komponen pengganti atas masalah ini agar pertumbuhan ekonomi Jabar masih bisa positif,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Sri Dewi mengatakan, isu ekonomi saat ini cukup berat, selain target pertumbuhan ekonomi delapan persen, rencana pemerintah menaikan PPN 12 persen dan UMR sebesar 6,5 persen cukup mengejutkan bagi kalangan pengusaha.

“Dalam waktu dekat kami akan beraudiensi dengan pengusaha terkait ini. Agar industry bisa tetap bertahan di Jabar dan tidak pindah. Harus dicari jalan keluarnya,” ujar Dewi.

Pemerintahan baru, kata dia, harus lebih ngotot lagi dalam memanfaatkan infrastruktur Jabar khususnya di Kawasan Rebana, Kertajati dan Pelabuhan Patimban.

“Gubernur terpilih diharapkan kebijakan-kebijakannya melanjutkan yang baik untuk mendorong terus pertumbuhan ekonomi, bukan membuat kebijakan coba- coba," katanya.

Baca juga: Social Security Summit 2024: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Jaminan Sosial ketenagakerjaan

Permasalahan yang menurutnya menjadi PR besar adalah masih sulitnya mengurus perijinan berusaha di Jabar.