Deretan Barang dan Jasa Tidak Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen, Sembako hingga Jasa Pelayanan Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Inilah deretan barang dan jasa yang tidak terdampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

Belakangan ini kebijakan pemerintah akan menikan PPN 12 persen menjadi sorotan tajam masyarakat Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani mengumumkan akan menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Informasi tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).

Baca juga: Ramai Ajakan Frugal Living dan Kurangi Belanja, Seruan Protes Kenaikan PPN 12 Persen, Ini Dampaknya

Kebijakan pemerintah tersebut dinilai sebagai langkah yang kontroversial oleh berbagai pihak termasuk masyarakat maupun pengamat.

Pasalnya, kenaikan PPN 12 persen tersebut dinilai berdampak besar bagi perekonomian masyarakat bahkan bagi negara.

Mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga terjadi PHK. 

Selain itu, kenaikan pajak tersebut juga dinilai akan membuat masyarakat menerapkan gaya hidup hemat (frugal living). 

Sejalan dengan hal itu, kemungkinan masyarakat juga menghindari barang dan jasa yang terdampak kenaikan pajak tersebut.

Pasalnya, dari kebijakan kenaikan PPN 12 persen tersebut, tidak berlaku untuk semua barang dan jasa di berbagai sektor.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah barang dan jasa yang tidak terdampak PPN 12 persen dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Ini artinya terdapat sejumlah barang dan jasa yang tidak terdampak kenaikan PPN 12 persen tersebut.

Dengan demikian masyarakat mungkin mempertimbangkan memilih barang dan jasa yang tidak terdampak kenaikan pajak tersebut.

Berikut Tribunjabar.id himpun deretan barang dan jasa yang tidak terdampak kenaikan PPN 12 persen di tahun 2025.

Barang yang tidak kena PPN 12 persen

Dalam UU HPP Pasal 4A dan 16B, disebutkan barang yang tidak kena PPN, antara lain:

1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
   Selain itu, barang yang tidak kena PPN juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK/010/2017, berikut rinciannya:
3. Beras dan gabah berkulit, dikuliti, disosoh atau dikilapkan maupun tidak, setengah giling atau digiling semua, pecah, menir, salin yang cocok untuk disemai
4. Jagung dikupas maupun belum, termasuk pipilan, pecah, menir, tidak termasuk bibit
5. Sagu berupa empulur sagu (sari sagu), tepung, tepung bubuk dan tepung kasar
6. Kedelai berkulit, utuh dan pecah, selain benih
7. Garam konsumsi beryodium atau tidak, termasuk garam meja dan garam didenaturasi untuk konsumsi atau kebutuhan pokok
8. Daging segar dari hewan ternak dan unggas dengan/tanpa tulang yang tanpa diolah, dibekukan, dikapur, didinginkan, digarami, diasamkan, atau diawetkan dengan cara lain
9. Telur tidak diolah, diasinkan, dibersihkan, atau diawetkan, tidak termasuk bibit
10. Susu perah yang melalui proses dipanaskan atau didinginkan serta tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya
11. Buah-buahan segar yang dipetik dan melalui proses dicuci, dikupas, disortasi, dipotong, diiris, digrading, selain dikeringkan
12. Sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dibekukan, disimpan dalam suhu rendah, atau dicacah
13. Ubi-ubian segar, melalui proses dicuci, dikupas, disortasi, diiris, dipotong, atau digrading
14. Bumbu-bumbuan segar, dikeringkan, dan tidak dihancurkan atau ditumbuk
15. Gula konsumsi kristal putih asal tebu untuk konsumsi tanpa tambahan bahan pewarna atau peras

Baca juga: Apa itu PPN? Disebut Akan Naik Menjadi 12 Persen Mulai 2025, Cek Barang dan Jasa yang Kena Pajak


Jasa yang tidak kena PPN 12 persen

Adapunn daftar jasa yang tidak kena PPN 12 persen diatur dalam UU HPP Pasal 4A ayat 3 dan Pasal 16B ayat 1a huruf j, berikut rinciannya:

16. Jasa keagamaan

17. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah

18. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah

19. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan aktivitas pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain

20. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik atau pengusaha pengelola tempat parkir, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah

21. Jasa boga atau katering, meliputi semua aktivitas pelayanan penyediaan makanan dan minuman, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah

22. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

23. Jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional (JKN)

24. Jasa pelayanan sosial

25. Jasa keuangan

26. Jasa asuransi

27. Jasa pendidikan

28. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri

29. Jasa tenaga kerja.