Dishub Jabar Mulai Bahas Optimalisasi Pendapatan Non Tiket dalam Proyek BRT dan LRT Bandung Raya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Permasalahan transportasi umum di Bandung Raya menjadi tugas pemerintah untuk diselesaikan dengan menghadirkan angkutan massal sebagai salahsatu solusi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sempat menggelar focus group discussion (FGD) terkait strategi peningkatan layanan angkutan umum lewat optimalisasi pendapatan non tiket.

Pemerintah Jabar melaksanakan proyek BRT dimulai 2025 dengan pembiayaan melalui bantuan luar negeri (world bank) yang kemudian dikucurkan ke Kementerian Perhubungan dan turun ke Pemda.

Penyelenggaraan proyek BRT, menurut Sekretaris Dishub Jabar, Dhani Gumelar dilaksanakan untuk membangun permintaan guna mendukung pengembangan transportasi massal ke depan, seperti LRT sekaligus untuk membangun kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum ke depan.

"Tapi, dalam melaksanakan angkutan massal, tidaklah mudah khususnya terkait penganggaran, perlu komitmen bersama dalam pelaksanaannya. Lalu, untuk kurangi biaya operasional angkutan massal diperlukan penyusunan peraturan dan strategi, terdapat potensi pendapatan besar dari non tiket di angkutan massal, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut," katanya, Selasa (5/11/2024).

Kemudian, tujuan FGD tersebut lanjut Dhani, untuk menjelaskan konteks dan pentingnya revenue non-farebox, yaitu pendapatan yang diperoleh dari sumber di luar tiket penumpang, seperti pendapatan dari iklan, retail di stasiun, penamaan stasiun/depo, penyewaan lahan, dan lainnya.

"Potensi memaksimalkan pendapatan dari sumber non-farebox untuk meningkatkan keberlanjutan operasional sistem angkutan umum massal, memfasilitasi terciptanya ekosistem bisnis yang mendukung revenue non-farebox, identifikasi dan penyelarasan regulasi yang jelas terkait pengelolaan revenue non-farebox, dan memberikan kesimpulan serta saran guna meningkatkan revenue non farebox dalam sistem angkutan umum massal," katanya.

Pasalnya, Dhani menegaskan upaya peningkatan pendapatan non fare box itu penting dalam mengurangi subsidi, sehingga membutuhkan kerjasama yang matang antarstakeholder dan memberikan fleksibilitas kepada badan usaha transportasi dalam mengelola pendapatan non fare box tersebut. Ke depannya, digital platform akan dikembangkan untuk pendapatan non fare box. (*)