AMSI Jabar Gelar Pelatihan Cek Fakta di Bandung, Upaya Hindari Mis-informasi saat Pilkada 2024
AMSI Jabar mengadakan pelatihan cek fakta di Kota Bandung, Sabtu (2/11/2024), untuk menghindari mis-informasi dan melawan hoaks saat masa Pilkada.
Penulis: Rheina Sukmawati | Editor: Rheina Sukmawati
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG — Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Barat (AMSI Jabar) kembali mengadakan pelatihan cek fakta untuk menghindari mis-informasi dan melawan hoaks saat masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Kegiatan pelatihan cek fakta ini diikuti oleh 25 orang yang terdiri dari perwakilan media, jurnalis, pemeriksa fakta, dan CSO di Ibis Budget, Jalan Asia Afrika Nomor 128, Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, pada Sabtu (2/11/2024).
Tema dari pelatihan ini adalah Model dan Alat Verifikasi untuk Melawan Berita Bohong. Harapannya, bisa memperkuat koalisi Cek Fakta di wilayah Jawa Barat sehingga media media, jurnalis, pemeriksa fakta, dan CSO yang tergabung dapat bekerjasama dalam melawan berita palsu menjelang Pilkada 2024
Adapun, pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara AMSI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh Google News Initiative.
Pelatihan cek fakta ini ini bertujuan untuk menyediakan sarana bagi kalangan jurnalis untuk memahami materi misinformasi maupun disinformasi pilkada, mendorong jurnalis dan pemeriksa fakta membuat konten terkait misinformasi dan disinformasi pilkada di komunitas masing-masing, serta menyebarkan materi training kepada jurnalis dan komunitas agar dapat disebarluaskan untuk menghadapi Pilkada 2024.
Pelatihan ini, menghadirkan dua narasumber berpengalaman, yakni Adi Marsiela dan Catur Ratna Wulandari dari AJI.
Ketua AMSI Jabar Satrya Graha melalui Bendahara Amsi Jabar Budi Mulyadi mengatakan, pelatihan ini merupakan dari tindak lanjut kegiatan training sebelumnya yang sudah digelar AMSI Jabar kepada Media dan Pemeriksa Fakta.
Menurut budi, konten-konten hoaks sangat meresahkan dan membahayakan ketika tidak diluruskan oleh media dan pemeriksa fakta. Apalagi, ketika musim pilkada berlangsung saat ini, konten-konten hoax sering muncul.
Baca juga: Waspada Hoaks Saat Pilkada 2024, AMSI Jabar Bekali Media Soal Kemampuan Cek Fakta
Menurutnya, salah satu ancaman utama yang dihadapi selama masa pilkada adalah penyebaran informasi yang salah, baik dalam bentuk misinformasi maupun disinformasi.
Budi menekankan, informasi yang tidak valid dapat merusak integritas pilkada dan membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia.
Dalam hal ini, media berperan penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keabsahan informasi selama masa Pilkada. Dengan literasi digital yang lebih baik dan pemahaman mendalam tentang modus operandi misinformasi, diharapkan jurnalis dapat lebih efektif dalam memerangi informasi palsu yang beredar di masyarakat.
Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya akan diajak untuk memahami ancaman misinformasi, tetapi juga dibekali keterampilan teknis untuk mengidentifikasi dan memverifikasi informasi.
Adi Marsiela dan Catur Ratna Wulandari yang merupakan trainer dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bagaimana para peserta bisa menghindari berita bohong yang cenderung menguat misinformasi dan disinformasi.
Adi juga meminta kepada peserta untuk bisa menyelidiki asal usul berita teks, video dan sumber yang menjadi berita di media sosial.
"Cek fakta yang paling mudah adalah googling, kemudian harus disiplin verifikasi-verifikasi konten sebelum meneruskan pesan kepada yang lain," terangnya.
Stok Beras di Ritel Aman, Pembatasan Hanya Bersifat Sementara |
![]() |
---|
Kegiatan di Kampus Unisba Disetop Sementara Usai Insiden Berujung Tembakan Gas Air Mata |
![]() |
---|
Disdik Klaim SPM Pendidikan di Kota Bandung Capai Status Tuntas Madya |
![]() |
---|
Disdagin Kota Bandung Sidak Pasar dan Ritel, Pastikan Stok Beras Aman |
![]() |
---|
Wakil Rektor Unpas Ungkap Peran Aktor Lain Dalam Kericuhan Usai Demo di Tamansari Bandung |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.