Debat Publik Perdana, Dikdik-Bagja Unggul Data, Pendukung Paslon No 2 Dan 3 Langgar Aturan

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Debat Publik Perdana Pilkada Cimahi 2024 yang menampilkan ketiga pasang Calon Walikota - Wakil Walikota Cimahi  yakni  Paslon

Istimewa
Debat Publik Perdana, Dikdik-Bagja Unggul Data, Pendukung Paslon No 2 Dan 3 Langgar Aturan 

''Kami akan membuat musrenbang pemuda karena musrenbang selama ini tidak mengakomodasi aspirasi pemuda. Kami juga akan membentuk badan khusus di pemerintahan yang berisi para pemuda yang akan membantu keterlibatan dalam pemerintahan, bukan hanya di dinas pemuda dan olahraga saja,'' jelas calon walikota nomor urut 3 ini. 

Sedangkan Calon Wakil Walikota Paslon No 2, Adhitia menilai bahwa kepemudaan harus dilibatkan dalam kurasi dalam pengambilan kebijakan.

Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1, Bagja Setiawan menilai bahwa sangat salah jika indikator keberpihakan pemerintah terhadap pemuda adalah dilihat dari besaran dana hibah yang diberikan kepada organisasi kepemudaan.

''Untuk itu, dibutuhkan rencana induk kepemudaan supaya nanti akan dimasukan dalam rencana strategis (Renstra Kepemudaan) yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD,'' jelas mantan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat yang membawahi bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kepemudaan ini.

Isu Perluasan Wilayah

Salah satu bahasan yang menarik dalam Debat Publik ini adalah terkait perluasan wilayah. 

Bilal menilai bahwa luas wilayah Cimahi yang sangat kecil ini harus bisa dikembangkan dengan perluasan wilayah untuk bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

''Kalau menurut saya, perluasan wilayah itu harus dilakukan,'' tegas Bilal.

Sedangkan Dikdik menegaskan bahwa meski memiliki luas wilayah kecil, Cimahi pun masih memiliki beberapa masalah terkait pelayanan publik yang belum optimal.

Untuk itu, Dikdik menegaskan bahwa jika dirinya dan Kang Bagja terpilih akan mengoptimalisasi layanan publik bagi massyarakat terlebih dahulu, termasuk di wilayah-wilayah perbatasan dengan Kota Cimahi

''Atas nama NKRI, jika dalam evaluasi otonomi daerah yang dilakukan pemerintah pusat dinilai pelayanan publik oleh Pemkot Cimahi sudah sangat baik, kami siap jika ditugaskan untuk melayani publik yang lebih luas,'' jelas Dikdik.

Meski diawali dengan protes terkait pelanggaran aturan kampanye di kampus, tapi pendukung Paslon No 2 dan 3 menolak untuk keluar dari ruangan saat diminta oleh petugas karena telah melanggar aturan kampanye. Mereka tetap mengikuti acara ini hingga tuntas.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved