Sah! Haryono Jadi Ketua DPRD Indramayu Periode 2024-2029, Ini Tiga Wakilnya

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Politisi Partai Golkar, Haryono, resmi menjadi Ketua DPRD Indramayu periode 2024-2029.

Ia bersama tiga pimpinan dewan lainnya dilantik dan diambil sumpahnya dalam rapat paripurna di ruang rapat utama DPRD Indramayu, Selasa (8/10/2024).

Wakil Ketua I DPRD Indramayu yang dilantik adalah Sirojudin dari PDI P, Wakil Ketua II Amroni dari PKB, dan Wakil Ketua III Kiki Zakiyah dari Gerindra.

Pelantikan para pimpinan DPRD Indramayu itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.554-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Pengucapan sumpah para pimpinan DPRD ini dipandu oleh Pengadilan Negeri Indramayu didampingi rohaniwan.

Haryono sangat bersyukur atas kepercayaan jabatan yang diberikan.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Sarankan Pelaksanaan Open Bidding Sekda Ditunda, Ini Alasannya

Haryono juga tampak langsung memimpin rapat paripurna DPRD Indramayu setelah resmi dilantik.

“Setelah memimpin, saya akan mencoba untuk bagaimana bisa bersinergi dengan pemda sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indramayu,” ujar Haryono kepada Tribun.

Menurut Haryono, kondisi masyarakat Indramayu saat ini cukup baik. Ia juga menyebut kondisi daerah sekarang ini kondusif.

Namun, tugas dan fungsi dewan tetap akan dikedepannya oleh pihaknya untuk menjamin kondusifitas yang selama ini sudah terbangun guna menjadi lebih baik lagi.

Baca juga: Sikap Arogan Ketua DPRD Cirebon Andrie Sulistio Dinilai Bisa Merugikan Pasangan Edo-Farida

Agenda terdekat, kata Haryono, ia akan mengebut kerja-kerja DPRD Indramayu mulai dari penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) dan lain-lain.

Sehingga dalam penyusunan perda dan lain sebagainya tidak mengalami kendala serta manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kita juga sudah ada target untuk peraturan daerah, termasuk mengontrol agar perda yang dibuat dilaksanakan dengan baik,” ujar dia. (*)