Hanya 1 Pasangan Lengkap yang Hadiri Deklarasi Kampanye Berintegritas Bawaslu Jabar, Ronal Sendirian

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hanya satu pasangan calon (paslon) lengkap Pilkada Jawa Barat 2024 yang menghadiri Deklarasi Kampanye Berintegritas yang diadakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar.

Kegiatan ini dilaksanakan di depan Gedung Sate, Bandung, Minggu (6/10/2024).

Hanya pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dan Ronal Suraprdja tanpa Jeje Wiradinata yang terlihat hadir.

Sedangkan pasangan Ahmad Saikhu-Ilham Habibie dan Acep Adang-Gitalis Dwi Natarina tidak hadir.

Pasangan calon yang tidak hadir hanya diwakili dari tim pemenangan.

"Pada intinya kan kita sudah mengundang seluruhnya, adapun hadir tidaknya diserahkan ke masing-masing. Tapi semua kan representatif karena menghadirkan setidak-tidaknya tim kampanye," ujar Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zamzam, di Gedung Sate, Minggu.

Baca juga: Hadiri Kampanye Berintegritas di Depan Gedung Sate, KDM Diserbu Warga Bandung, Berebut Selfie

Deklarasi Kampanye Berintegritas tersebut dinilai sangat penting karena Bawaslu Jabar menginginkan semua tahapan Pilkada Serentak 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tentu kita tidak ingin kehilangan momentum, Bawaslu dalam konteks bahwa hari ini kita ingin seluruh tahapan seluruh penyelenggaraan (Pilkada) itu sesuai dengan perundang-undangan," katanya.

Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan kampanye yang seharusnya semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar bisa menghadiri kegiatan tersebut.

"Termasuk hari ini adalah tahapan kampanye pemilihan yang waktunya tidak terlalu lama lah ya kira-kira. Kita ingin memastikan komitmen para paslon," ucap Zacky.

Baca juga: Logistik Pilkada Majalengka 2024 Datang Lagi, Kali Ini Kotak Suara dan Tinta

Dengan agenda tersebut, pihaknya ingin memastikan semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar agar menaati semua instrumen aturan yang berlaku.

"Kita ingin memastikan komitmen para paslon ini agar menaati seluruh instrumen aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, yang harapannya pada proses kampanye yang singkat ini tidak banyak terjadi pelanggaran," katanya. (*)