Bawaslu Pangandaran Minta Seluruh Stakeholder Waspadai Politik Uang: Sangat Berbahaya

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Politik uang masih menjadi isu yang terus diwaspadai oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. 

Untuk itu sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diperlukan untuk mengawasi terjadinya pelanggaran di pilkada termasuk praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, mengatakan sentra Gakkumdu nantinya khusus menangani dugaan pelanggaran pidana pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten kota dan pemilihan gubernur.

Baca juga: Polisi Nyatakan Teror Ketuk Pintu dan Pembacokan di Cimerak Pangandaran Hoaks, Warga Harap Tenang 

"Gakkumdu ini di dalamnya ada Bawaslu, unsur Kepolisian atau Penyidik dan Kejaksaan yaitu penuntut umum," ujar Iwan saat meresmikan Gakkumdu Kabupaten Pangandaran, Rabu (25/9/2024) sore.

Iwan mengatakan masyarakat harus mengetahui bahwa proses penanganan pelanggaran pidana pilkada ditangani oleh tim Sentra Gakkumdu.

Menurutnya, money politics atau politik uang merupakan pekerjaan rumah besar bersama dan jika melihat hasil survei, Indonesia berada pada urutan ketiga. 

"Yang pertama itu Thailand, kedua Filipina, kemudian yang ketiga Indonesia," ucap Iwan.

Hal ini menurutnya menjadi PR bersama dan bukan hanya Bawaslu saja, tapi juga stakeholder lainnya.

Baca juga: Pengakuan Emosional Ryan Kurnia Bisa Bobol Gawang Tim Rival Persib, Tak Miliki Firasat Apapun

Sebab menurutnya politik uang sangat berbahaya. 

"Yang dikhawatirkan ketika politik uang ini terjadi, pemimpin siapapun itu yang jadi, menganggap selesai dengan sudah terjadinya politik uang. Karena, ada transaksi dengan masyarakat ketika proses kampanye,"

"Kemudian, juga tidak penutup kemungkinan menjadi embrio untuk korupsi. Karena, terlalu banyak atau besar biaya yang dikeluarkan,"

"Itu ketika politik uang itu terjadi. Untuk itu, hal ini menjadi PR kita semua," kata Iwan. (*)