Pengamat Sebut 3 Alasan Ini yang Membuat PDIP Bakal Tolak Bergabung dengan Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNJABAR.ID -  Adanya jalinan komunikasi antara petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Gerindra belum tentu akan melahirkan kesepakatan politik dengan bergabungnya PDIP ke Koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Kaesang Pangarep.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Politik Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti tidak yakin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan membawa partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Setidaknya, menurut Ray Rangkuti, ada tiga alasan utama yang membuat PDIP tidak mungkin gabung kabinet mendatang.

Pertama, secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP jika gabung koalisi Prabowo-Gibran.

Baca juga: 5 Penggugat SK Pengurus PDIP Minta Maaf ke Megawati, Dapat Rp 300 Ribu Tanda Tangani Kertas Kosong

"Akan jauh lebih strategis jika tetap mereka di luar (koalisi)," ujar Ray Rangkuti, Kamis (19/9/2024).

Kedua, Ray mengatakan Megawati memiliki karakter yang berbeda dengan politisi Indonesia pada umumnya.

"Sejauh pengenalan saya terhadap ibu Mega, beliau bukanlah politisi dengan gaya politisi Indonesia umumnya,"

"Ada karakter, sportifitas dan idealitas dalam jejak politik ibu Mega,"

"Saya kira, jalan ini akan tetap ditempuh oleh ibu Mega," ujarnya.

Sementara faktor ketiga, menurut Ray Rangkuti adalah bukan soal kekuasaan.

Menurut Ray, jika kekuasaan yang diinginkan Megawati maka  PDIP niscaya tidak akan menolak ide 3 priode pemerintahan Jokowi.

"Sudah hampir dapat dipastikan jika mereka setuju dengan gerakan itu, mereka akan berkuasa sampai 2029 yang akan datang," kata dia. 

Baca juga: Tupperware Alami Kebangkrutan, Berjaya Selama 80 Tahun Kini Tanggung Utang Rp12 Triliun

Faktanya, justru hanya PDIP yang secara terbuka dan di depan menyatakan tidak untuk 3 priode.

"Lha, 3 priode saja mereka tolak apatah lagi hanya 1 atau 2 kursi kabinet," katanya.

Akan Putuskan dalam Waktu Dekat

Sementara itu, Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, mengatakan partainya belum memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menjelaskan, PDIP akan memutuskan sikap untuk bergabung atau tidak dengan Pemerintahan Prabowo Subianto setelah Kongres 2025.

"Kemudian kalaupun memang akan ada waktu untuk memutuskan hal strategis berada di dalam atau luar pemerintahan, sesungguhnya kemungkinan besar itu akan diambil di kongres yang akan baru berlangsung di tahun 2025," ucap Chico Hakim  saat ditemui di kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).

Hingga kini pihaknya belum menentukan apakah akan bergabung atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kalau terkait dengan keberadaan PDIP apakah akan ada berada di dalam ataupun di luar pemerintahan sampai hari ini belum diputuskan," kata Chico.

Chico menegaskan saat ini PDIP sedang fokus untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 di semua daerah.

Chico juga menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

"Tentu ini lebih kita harus maknai sebagai silaturahmi, satu, untuk membuat santai suasana apalagi yang tegang setelah Pileg dan Pilpres dan ini penting untuk masyarakat dan bangsa Indonesia keseluruhan," jelasnya.

Sebelumnya, sinyal koalisi itu muncul setelah elite Partai Gerindra dan PDIP mengakui ada komunikasi antara dua partai yang berlawanan di Pilpres 2024 itu.

Baca juga: Truk Colt Hantam Pikap Bermuatan 16 Orang, Bersyukur Tak Ada Korban Jiwa, Hanya 3 Luka Ringan

"Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi seringkali tujuan kita sama," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani  di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan akan ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra yang  juga presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ya, akan (ada pertemuan). Insya Allah," kata Puan di kompleks Gedung DPR, Selasa (10/9/2024).

Seperti diketahui Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Gibran Rakabuming Raka mendampinginya sebagai wakil presiden RI. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 3 Alasan Megawati Tolak PDIP Gabung Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran Menurut Pengamat