Opang Pasir Impun Minta Rp 1,35 M, Ojol Harus Mampir di Pangkalan Opang, Tak Boleh Buat Posko

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ojek pangkalan atau Opang Pasir Impun minta ganti rugi Rp 1,35 miliar jika ojek online atau ojol bisa masuk wilayah Pasir Impun dan sekitarnya.

Ganti rugi Rp 1,35 miliar itu merupakan ganti rugi Rp 10 juta per anggota ojek pangkalan dimana saat ini ada 135 orang.

Ketua Opang Pasir Imun, Deni Kustiawan mengatakan ganti rugi Rp 10 juta per anggota opang itu merupakan hasil musyawarah bersama anggota opang.

"Musyawarah tersebut sudah dilaksanakan kemarin dan hasilnya sudah dituangkan ke dalam surat serta berita acara," ujarnya saat ditemui di Pangkalan Pasir Impun, Senin, (16/9/2024).

Ganti rugi Rp 1,35 miliar ini dibebankan kepada pemerintah, aplikator ojol, paguyuban warga dan ketua RW.

Ia mengatakan, ganti rugi tersebut sebagai kompensasi untuk menghidupi semua keluarga opang, sementara jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, pihaknya sudah menyiapkan syarat bagi operasional ojol di Pasir Impun.

Baca juga: Konflik Ojol vs Opang, Opang Pasir Impun Minta Ganti Rugi Rp 1,35 M, Pengganti Pembelian Kartu Opang

"Syaratnya ojol tidak diperkenankan membuat posko atau ngetem sembarangan di Pasir Impun demi menjaga ketentraman, ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan," kata Deni.

Kemudian ojol diperbolehkan mengambil penumpang dari jalur Pasir Impun.

Namun, kata dia, ketika ojol akan mengantarkan penumpang ke dalam, harus transit di Pangkalan Ojek Pasir Impun tanpa ada syarat apapun.

"Kalau pengen daerah ini dihijaukan ganti rugi kartu anggota karena kita juga beli. Surat hasil musyawarah itu sudah kita sampaikan ke pihak kecamatan, tapi barusan sudah ada ojol masuk, namun kita biarkan dulu," ucapnya.

Driver ojol, Eron (52) mengatakan, kesepakatan bersama itu seharusnya diterpakan hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tetapi pihaknya belum sempat mengambil atau mengantarkan penumpang ke Pasir Impun.

"Aplikasi saya dibuka semua, cuma sekarang baru antar makanan saja. Kalau memang sudah dibebaskan ya saya bersyukur, apalagi kalau bawa anak sekolah itu sangat membantu bisa nambah penghasilan," ujar Eron.

Dishub wanti-wanti ke ojol dan opang

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kuswara menyampaikan, dengan adanya kesepakatan tersebut tentu kedua belah pihak mesti berkomitmen menjaga kondusifitas seperti yang tertuang pada poin kelima.

"Jadi, yang paling penting patuhi kesepakatan dan tetap menjaga kondusifitas di wilayah Bandung khususnya di daerah Pasir Impun," ujarnya saat dihubungi, Jumat (13/9/2024).

Terkait kesepakatan tersebut, Forkopimcam dan kedua belah pihak baik ojol dan opang terus melakukan sosialisasi kepada masing-masing anggotanya agar semua kesepakatan bersama itu benar-benar dipatuhi.

Kesepakatan bersama itu akan mulai berlaku pada 16 September 2024 mendatang, sehingga semua pihak harus memahami betul agar konflik ojol dan opang di wilayah Pasir Impun tidak kembali terjadi.

"Tapi saya sarankan kepada opang-opang tersebut agar mengikuti zaman dan era digitalisasi, salah satunya membuat (akun) di aplikasi," ucap Asep.

Jika kisruh lagi, siap-siap kena sanksi

Kasat Binmas Polrestabes Bandung, AKBP Kusno Diyantara berharap tidak ada lagi gesekan yang terjadi dan bisa saling menghargai serta menjaga lingkungan tetap kondustif.

"Terima kasih opang dan ojol dapat menjaga Bandung kondusif. Hari ini betul-betul ada penyelesaian. Ke depan tidak ada lagi yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan atau tindak pidana terutama baik dari ojol maupun dari opang," ucap Kusno beberapa waktu lalu.

Jika ada gesekan setelah mediasi ini dilakukan, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan tindakan tegas karena bisa mengganggu kamtibmas di Kota Bandung.

"Kalau ada yang seperti itu lagi akan kita tindak tegas, jangan sampai ada yang melakukan provokasi," katanya.

Adapun poin-poin yang menjadi keputusan bersama adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang (opang dan ojol) berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

2. Setiap warga berhak memilih moda layanan transportasi sesuai dengan keinginannya.

3. Tidak ada pembatasan penggunaan jalur antara ojek online dengan ojek pangkalan di jalan Pasir Impun dan sekitarnya.

4. Pihak pengelola aplikasi ojek online memberikan edukasi dan fasilitasi bagi ojek pangkalan yang akan mendaftar sebagai ojek online (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku).

5. Masing-masing pihak berkomitmen menjaga kondusivitas dan kualitas layanan operasional ojek online maupun ojek pangkalan Pasir Impun.

6. Apabila para pihak melakukan pelanggaran aturan/ melanggar hukum, maka akan di proses secara hukum yang berlaku.

7. Ojek pangkalan tetap dapat beroperasi dengan menyesuaikan kesepakatan-kesepakatan di atas.

8. Kesepakatan ini mulai berlaku sejak mulai hari Senin tanggal 16 September 2024.

(*)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin