DPR RI Batalkan Revisi RUU Pilkada, Ratusan Mahasiswa ITB dan Kampus Lain Bakal Kawal, Duduki DPR

TRIBUNJABAR.ID - Ratusan mahasiswa ITB bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta untuk mengawal keputusan DPR RI yang membatalkan revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Mahasiswa ITB bersama mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia unjuk rasa di Kantor DPR RI pada Kamis (22/8/2024). Kemudian, mereka akan tetap melakukan aksi hingga beberapa hari ke depan di tempat yang sama dan kantor KPU RI.

Ketua Kabinet Mahasiswa ITB, Fidela Marwa Huwaid, mengatakan, untuk mengawal pembatalan RUU Pilkada tersebut ratusan mahasiswa dari ITB akan kembali bergerak menuju Jakarta untuk menduduki kantor DPR RI.

"Saya sampaikan, bahwa besok (Jumat) dan juga lusa (Sabtu) kita akan datang lagi, tentunya untuk mengawal. Kalau kami dari ITB besok akan menghadirkan kurang lebih 400 sampai 500  mahasiswa ITB dari Bandung menuju Jakarta," ujarnya dalam wawancara live di televisi nasional, Kamis (22/8/2024) malam.

Baca juga: Bintang Emon Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Kalau Belum Umur 30 Tahun Jangan Nyalon Dulu ya Dek

Ia mengatakan, mahasiswa akan tetap bergerak dengan jumlah yang semakin berkali-kali lipat dan gerakannya akan semakin masif selama beberapa hari ke depan untuk mengawal sampai penutupan pendaftaran calon kepala daerah.

Atas hal tersebut, kata dia, mahasiswa akan tetap standby dan akan terus berusaha untuk membangun gerakan secara berkelanjutan. 

"Kami masih dinamis, masih terus bergerak dan tidak akan diam justru akan berlipat-lipat ganda karena kawan-kawan dari ITB siap untuk mengawal dan juga membersamai gerakan di Jakarta besok hari (Jumat)," kata Fidela.

Saat menggelar aksi lanjutan, mahasiswa dari ITB akan membangun komunikasi dengan BEM seluruh Indonesia dan koalisi masyarakat sipil untuk mengadakan sebuah gerakan yang kolektif agar nantinya bisa mencapai target tuntutan yang kemudian didengarkan Presiden Joko Widodo.

"Jadi, kami terus membangun komunikasi berjejaring dengan kawan-kawan BEM seluruh Indonesia. Kami tidak terkotak-kotakan gerakannya, kami juga bersama koalisi masyarakat sipil. Saya yakin ini akan menjadi gerakan yang besar," ucapnya.

Langkah menyatukan gerakan itu, kata dia, agar tidak dipecah belah dan tidak tergocek dengan keputusan DPR RI, sehingga gerakan ini harus tetap dinyalakan sampai dengan batas akhir pendaftaran calon kepala daerah.

"Tentu kita tidak ingin demokrasi dimundurkan, gak ada kemunduran demokrasi, kita ingin menjaga marwah demokrasi dan salah satunya adalah melalui Pilkada sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar," kata Fidela.

Untuk itu pihaknya mengajak mahasiswa yang ada di seluruh penjuru tanah air untuk sama-sama menyatukan kekuatan dan diminta jangan sampai terpecah belah, sehingga kekuatan mahasiswa harus dikolektifkan.

Pada unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di Gedung DPR/MPR RI kemarin, harus berakhir dengan kericuhan. Insiden ricuh itu terjadi sekitar pukul 17.00. Kericuhan terjadi saat polisi memaksa mundur massa pengunjuk rasa.

Di lokasi, personel polisi dan tentara serta sejumlah kendaraan taktis (rantis) dikeluarkan dari gerbang dekat halte MPR 2. Ketika para personel mulai membubarkan massa, mendadak terjadi pelemparan  batu berupa pecahan tembok dari pembatas lintasan busway serta benda lain ke arah personel yang sedang bertugas. 

Mereka saling lempar dengan menggunakan sejumlah barang seperti batu dan kayu. Lemparan beda-benda tumpul tersebut datang dari massa yang berada di Jalan Gatot Subroto maupun yang berada di sebelah jalan tol.