Unjuk Rasa Mahasiswa di Bandung

Massa Unjuk Rasa Mahasiswa di Depan Kantor DPRD Jabar Mulai Bakar-bakar Spanduk

Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar ini berasal dari berbagai elemen masyarakat tak hanya mahasiswa.

|
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Ravianto
muhammad nandri/tribunjabar
Unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, kota Bandung, Kamis (22/8/2024) semakin menghangat. Massa aksi pun semakin lama semakin bertambah. Bahkan, mereka terlihat sudah mulai melakukan bakar-bakaran spanduk yang terpasang di sekitaran jalan Diponegoro,. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Jalan Diponogoro, kota Bandung, Kamis (22/8/2024) semakin menghangat.

Massa demo menyikapi kelakukan pemerintah dan DPR yang ditengarai sedang mengutak atik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penyenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pun semakin lama semakin bertambah.

Bahkan, mereka terlihat sudah mulai melakukan bakar-bakaran spanduk yang terpasang di sekitaran jalan Diponogoro.

Sejumlah massa aksi ada yang mencopot spanduk wajah-wajah anggota DPRD Jabar dan spanduk Gerindra yang mereka copot dan kemudian dibakar di tengah-tengah unjuk rasa

Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar ini berasal dari berbagai elemen masyarakat tak hanya mahasiswa.

Baca juga: Senyum Gibran dan Zulkifli Hasan saat Ditanya soal Langkah Baleg DPR RI Revisi UU Pilkada

Sesekali mereka pun menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan berteriak-teriak, Revolusi, Revolusi, Revolusi.

Koordinator aksi, Indra Sulistya menyampaikan bahwa mereka mengatasnamakan front rakyat gugat negara yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat mulai pelajar, buruh, dosen, dan siapa pun elemen masyarakat yang hari ini meluapkan keresahannya, kemarahannya atas apa yang terjadi saat ini tak hanya perkara Pilkada melainkan hal lain yang dekat dengan keseharian di masyarakat.

"Contoh, Bandung banyak sekali penggusuran hingga perampasan ruang hidup, dan lain-lain."

"Kemudian, kawan buruh yang hari ini dengan mudahnya diPHK dengan ketidakpastian kerja, serta hal lainnya yang dekat dengan masyarakat, seperti kemiskinan struktural yang marak adalah hasil pemerintahan melalui UU, legitimasi, dan hukum dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merampas dan melanggengkan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya sendiri," katanya.

Indra menegaskan bahwa rezim saat ini sudah semakin gila, semakin antidemokrasi. Bahkan, mereka katanya sudah melecehkan konstitusi.

"Tak ada kata lain selain LAWAN," katanya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved