Pemilu Damai Ala Muhammadiyah 

Oleh: Aziz Taufik Hrzi-Sitti Chadidjah- Nazwa Aura Anjani- Nabila Nurwulan
Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung

PEMILIHAN Umum adalah salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin baik legislatif maupun eksekutif.

Di Indonesia, pemilu seringkali diwarnai oleh suasana politik yang dinamik dan unik. Dinamikanya, banyak partai dan tokoh partai mengumbar janji di luar jangkauan riil. Juga koalisi beberapa partai yang kemudian pecah kongsi di tengah jalan.

Uniknya adalah perbedaan sekuat apa pun, ujungnya teredam dan partai yang awalnya berbeda haluan, tidak lama kemudian bersatu karena terikat beberapa kepentingan.

Masa lalu seolah tidak pernah ada apa-apa alias terlupakan. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, memiliki kewajiban moral dalam mendorong pemilihan umum damai dan berkeadilan.  

Beberapa peristiwa nyata di lapangan seperti  dugaan pelanggaran.atau kecurangan yang dilakukan para elite politik pada setiap  pemilu dan politisasi sara yang terjadi di berbagai media sosial, disambung kemajuan teknologi, artificial intelligence (AI) yang cukup dahsyat.dan sangat adaptif untuk memudahkan partai dalam rupa-rupa kegiatannya, membangkitkan Muhammadiyah harus masuk sebagai kontributor moral dan  pengingat etik para pelaku politik/politisi.

Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi politik dengan para pihak, sehingga masyarakat merasa terhargai sebagai sebagai komunikator yang menyuarakan kepentingannya.

Untuk membangun suasana komunikasi politik harmonis dan berkualitas, pendidikan politik yang merata, sosialisasi politik yang gencar, dan rekrutmen politik yang selektif merupakan program rutin yang sepantasnya dilakukan partai politik.

Namun yang terjadi, ajakan berpolitik para elite politik lebih banyak berlangsung pada menjelang dan masa kampanye pemilihan umum.

Memerhatikan kondisi ini, Muhammadiyah dengan lembaga politiknya bernama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) memiliki program mengedukasi warga dalam beberapa kegiatan pelatihan dan seminar-seminar yang diikuti warga Muhammadiyah dan kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah.

Warga Muhammadiyah diberi bekal agar melek politik dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Selain itu, pada setiap pemilihan umum, Muhammadiyah di berbagai tingkatan mengundang para aktivis baik calon legislatif atau eksekutif yang akan bertandang mewakili partai politik tertentu maupun calon penyelenggara pemilihan umum yang berkiprah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Mereka diajak bicara, diskusi, dan sharing pendapat mengenai beberapa perkara tentang kegiatan pemilihan umum., terkait dengan dedikasi, kejujuran, dan aspirasi rakyat yang intinya mutlak harus memegang prinsip amanah.

Sesuai arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, komunikasi antarwarga Muhammadiyah tidak terganggu oleh peristiwa apa pun termasuk dan terutama pemilihan umum.

Setiap anggota Muhammadiyah memiliki hak untuk memilih kandidat siapa pun orangnya dari kelompok atau partai mana pun sesuai dengan keyakinan pemilih. Yang penting, kandidat pilihan itu memiliki kredibilitas, baik dari sisi perilaku, keilmuan maupun keterampilan berpolitik, dan visi misi sesuai dengan kepentingan bangsa, serasi dengan harapan dan pesan PP Muhammadiyah.  

Meskipun ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, dan perbedaan gagasan terkait pemilu, komunikasi dan silaturahmi tidak pernah terhenti dan setiap warga Muhammadiyah tetap menjalin persaudaraan.