Iman Alirahman Jadi Ketua DPRD Garut Sementara, Benahi Badan Kehormatan Dewan, Jangan Semau Gue

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Politisi Golkar sekaligus anggota DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat terpilih periode 2024-2029 Iman Alirahman ditetapkan sebagai Ketua DPRD sementara. 

Penetapan itu dilakukan setelah pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota DPRD Garut, Selasa (13/8/2024) siang. 

Iman juga didampingi oleh wakil ketua sementara yakni HS Fahmi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Iman mengatakan setelah 50 anggota DPRD Garut resmi dilantik, pihaknya memiliki tugas untuk segera menyusun fraksi dan tata tertib. 

Baca juga: Hari Pertama Kerja, Anggota DPRD Garut Ini, Tengok Anak Tanpa Anus yang Harus Segera Dioperasi

Termasuk melakukan pembenahan terhadap Badan Kehormatan Dewan agar kinerjanya lebih baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kode etik tidak boleh dilakukan dengan semaunya, melainkan harus berdasarkan payung hukum yang jelas dan terukur.

"DPRD hari ini harus siap dengan perangkat yang mampu menjaga marwah dan citra lembaga. Kode etik harus ada, dan yang lebih penting lagi, kode etik tersebut harus ditegakkan," ujarnya kepada awak media. 

Ia menuturkan, Badan Kehormatan Dewan harus mampu menangani dugaan pelanggaran kode etik dengan jelas dan terukur. 

Baca juga: Imamudin Kamil Jadi Anggota DPRD Termuda di Garut, Ternyata Masih Mahasiswa UNIKOM Saat Mendaftar

Hal tersebut untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Badan Kehormatan Dewan mampu menangani pelanggaran etik yang dilakukan setiap anggota dewan. 

"Termasuk harus nantinya jelas, harus terukur sehingga tidak menyebabkan misalnya menjadi semau gue."

"Harus ada payung hukum nya, itu yang akan kita coba bahas bersama-sama bersama anggota DPRD yang lain," tambah mantan sekda Garut itu. 

Iman juga menyoroti tantangan global yang berdampak langsung pada kondisi lokal, seperti konflik dunia dan perubahan iklim yang tidak menentu. 

Ia menegaskan bahwa hal ini harus diantisipasi oleh para pembuat kebijakan, baik di DPRD maupun oleh bupati yang akan terpilih dalam pilkada mendatang.

"Masalah yang kita hadapi saat ini sangat kompleks, mulai dari konflik dunia yang pasti berdampak pada kehidupan kita di sini, hingga perubahan iklim yang menyebabkan kerentanan ekonomi masyarakat. Ini harus diantisipasi oleh para pembuat kebijakan," katanya. (*) 

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI