Airlangga Hartarto Mundur dari Golkar

Bahlil Lahadalia Calon Kuat Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Partai Golkar, kata Pengamat

Menteri Investasi/Kapala BKPM Bahlil Lahadalia berpeluang menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Editor: Ravianto
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menyinggung sosok Menteri Investasi/Kapala BKPM Bahlil Lahadalia yang berpeluang menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Namun, kata Adi hal itu perlu dinamika yang berproses pada Munas Golkar.

"Selama ini nama Bahlil selalu mencuat. Tapi entah ke depan dinamikanya seperti apa," kata Adi kepada Tribunnews.com Minggu (11/8/2024).

Kendati demikian, menurut Adi masih ada nama-nama lain yang mencuat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Misalnya Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasimita.

"Yang bisa jadi ketum Golkar tentu sosok yang mendapat dukungan mayoritas DPD Golkar. Siapapun itu orangnya," pungkasnya.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat menginformasikan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Gibran di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, (10/2/2024).
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat menginformasikan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Gibran di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, (10/2/2024). (taufik ismail/tribunnews)

Diberitakan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar.

Dalam video yang diterima Tribunnews, Airlangga mundur dari jabatan orang nomor satu di Golkar per 10 Agustus 2024.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar.

Baca juga: DPD Golkar Jabar Belum Bersuara soal Mundurnya Airlangga Hartarto: Tunggu Perkembangan di Pusat

Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga, Minggu (11/8/2024).

Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," katanya.

Selanjutnya kata Airlangga, partai akan menyiapkan mekanisme untuk menentukan pimpinan selanjutnya di Golkar. Mekanisme tersebut sesuai dengan AD/ART Golkar.

Waketum Sebut Airlangga Sudah Ikhlas

Airlangga Hartarto disebut sudah ikhlas mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Hal tersebut sekaligus membantah kabar adanya kejanggalan di balik pengunduran diri Menko Perekonomian RI tersebut.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ()
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pengunduran diri Airlangga justru bertujuan agar soliditas Golkar tetap terjaga menjelang Pilkada Serentak 2024.

"Justru untuk menjaga itu semua supaya agenda agenda partai Golkar, agenda nasional termasuk pilkada supaya lebih smooth, lebih terjaga, maka Ketum kami dengan ikhlas dengan suka rela menyatakan mundur dari partai Golkar," kata Doli kepada wartawan di rumah dinas Airlangga, Minggu (11/8/2024).

Dijelaskan Doli, ada sejumlah pertimbangan Airlangga mundur dari Ketum Golkar.

Yang pertama, Airlangga ingin menjaga soliditas partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Tadi sudah saya sampaikan, dasar pertimbangan Pak Airlangga mundur jadi ketum partai itu adalah pertama untuk menjaga soliditas partai Golkar."

"Keutuhan partai Golkar di dalam menghadapi agenda ke depan termasuk menghadapi agenda menjalankan masa transisi pemerintahan yang sampai pemerintahan yang baru," ungkapnya.

Hingga saat ini, kata Doli, Airlangga nantinya akan berkonsentrasi dalam menjabat Menko Perekonomian RI.

Sebab, banuak program yang harus dituntaskan dalam masa transisi pemerintahan baru.

"Jadi, transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan dikesinambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi ketua umum kami akan konsentrasi menangani masalah ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Khoirul Umam mengungkapkan ada kejanggalan di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Dia menduga ada invisible hand yang ikut campur dalam pengunduran diri ini.

Mulanya, Khoirul menjelaskan langkah mundurnya Airlangga dari posisi Ketum Partai Golkar tak lepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Golkar. Yakni, faksi-faksi besar mulai berbenturan satu sama lain sejak jelang Pilpres 2024 lalu. 

"Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam. Ada yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal, ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan, untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar," kata Khoirul dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

Khoirul menjelaskan benturan antara elite Golkar sempat terlihat saat Golkar sedang melakikan utak-atok komposisi koalisi pilpres.

Saat itu Golkar sempat hampir mendekat dengan PDIP. 

"Hal itu diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan mengapa akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng, karena manuver Airlangga dianggap tidak firmed dengan agenda kepentingan kekuatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Khoirul pun menduga ada invisible hand itu yang mulai bergerak untuk mendongkel Airlangga dari jabatan kursi Ketum Golkar. Alasannya, Golkar dianggap tidak tegas dalam pengusungan di Piljada.

"Kali ini, "the invisible hand" tampaknya kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah Pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian.

Karena itulah, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum atas isu lama yang belum ada kejelasan informasinya," pungkasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved