Bawaslu Pangandaran Antisipasi Kerawanan Pilkada, Ajak Diskusi TNI Polri dan Sejumlah Partai Politik

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Antisipasi kerawanan Pilkada serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Pangandaran ajak TNI dan Polri untuk berdiskusi bersama terkait pemetaan kerawanan Pilkada Pangandaran.

Tidak hanya dari unsur TNI Polri, diskusi juga dihadiri Bupati Pangandaran, sejumlah organisasi keagamaan, organisasi masyarakat termasuk BIN dan BAIS.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, mengatakan, pemetaan kerawanan ini dilaksanakan berkaca terhadap Pilkada  sebelumnya. 

"Makanya, pemetaan kerawanan Pilkada 2024 ini menjadi bagian ikhtiar kami untuk bagaimana peta kerawanan tersebut bisa diantisipasi bersama," ujar Iwan kepada wartawan di  Pangandaran, Selasa (6/8/2024) siang.

Disamping itu, Bawaslu mengaku butuh masukan dari dari TNI Polri dan jajaran terkait. 

Hal itu berguna sebagai bahan untuk diantisipasi bersama karena versi kerawanan dari TNI Polri belum tentu sama dengan peta kerawanan yang dilakukan pihaknya.

Saling berbagi pemetaan kerawanan ini untuk antisipasi bersama agar dalam pelaksanaan nanti tidak terjadi atau bisa diminimalisir terkait kerawanan tersebut. 

"Ada beberapa indikator yang menjadi pemetaan kerawanan Pilkada di antaranya politik uang yang sudah menjadi PR besar kami, bagaimana politik uang ini bisa diminimalisir agar tidak terjadi," ucap Iwan.

Pihaknya berharap, kerawanan Pilkada tidak terjadi di Pilkada Pangandaran karena menurutnya berbahaya terhadap tatanan bangunan demokrasisasi khususnya di Pangandaran. 

"Sekalipun memang kecil kemungkinan, tapi tergantung niat kita bersama. Makanya, hari ini kita duduk bersama," ujarnya.

Kemudian terkait hoax dan ujaran kebencian, itu pun diantisipasi dan berpotensi menjadi satu kerawanan di Pangandaran. (*)