Karena Ridwan Kamil, Peluang Anies Baswedan Makin Sempit di Pilgub Jakarta 2024, Ini Skenarionya

"Anies dianggap lawan kubu KIM. Jadi walaupun elektabilitasnya tinggi, partai-partai lebih enak gabung KIM (kubu pemerintah). Dan Anies bisa jadi korban politik dari partai-partai," tuturnya.

Baca juga: Viral di TikTok jadi Konten Live, Air Menyembur Setinggi Puluhan Meter dari Sumur Bor di Sampang

NasDem Isyaratkan Batal Usung Anies

Sebelumnya, PKB mengisyaratkan akan bergabung ke KIM Plus lewat pernyataan Wakil Ketua Umum-nya, Jazilul Fawaid.

Dia mengungkapkan adanya kemungkinan parpol bergabung menjadi satu kubu dan mendukung satu paslon cagub-cawagub di Pilkada Jakarta 2024.

“Ya begitu, kalau memang semuanya kompak, ingin bersama, ya (lawan) kotak kosong di (Pilkada) DKI,” ujar Jazilul di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Jazilul beralasan partainya mau bergabung ke KIM demi menghindari polarisasi seperti di Pilkada Jakarta 2017 lalu.

“Kalau kita sudah bersama-sama enggak ada gejolak. Apalagi (kalau) ada tiga poros misalnya, pasti ada akses (gejolak). Apalagi dua poros, lebih punya akses. Itu kan sudah pernah terjadi di (Pilkada) DKI,” kata Jazilul

Namun, ia tidak tahu siapa figur yang akan diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024.

“Nah saya belum tahu opsinya siapa. Tetapi bahwa gagasan kebersamaan, kolaborasi dengan istilah KIM Plus, bagi PKB, silahkan saja,” ujar Jazilul.

Dengan adanya peluang bergabung KIM Plus, Jazilul mengatakan partainya mengisyaratkan bakal batal mendukung Anies.

"Semua serba mungkin," tuturnya.

Baca juga: Teroris yang Ditangkap di Batu Beli Bahan Peledak dengan Uang Tabungan, Keluarga Tahu saat Bikin

Sementara, Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan adanya peluang partainya batal mendukung meski sudah mendapat rekomendasi.

Menurutnya, kunci untuk maju pada Pilkada 2024 adalah ketika seorang calon sudah resmi didaftarkan.

Saat ini, Anies belum mendapatkan surat rekomendasi dari Nasdem.

"Belum (surat rekomendasi dari Nasdem ke Anies), belum. Kuncian itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi, you jangan kecele. Rekomendasi bisa saja dikasih, tapi tahu-tahu enggak didaftarin," ujar Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

"Bisa dicabut (rekomendasinya), bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran," sambungnya.

Sahroni mengingatkan waktu menuju pendaftaran Pilkada 2024 masih panjang, yakni sekitar satu bulan lagi.

Dia juga menyebutkan, pengusungan seorang calon pada Pilkada 2024 sangat dinamis sehingga bisa saja rekomendasinya dibatalkan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com