Bandara IKN Belum Siap Dipakai di Momen 17 Agustus, Runaway-nya Masih Kurang 300 Meter Lagi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) belum siap digunakan saat peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) di IKN. 

Dia pun meminta maaf atas hal tersebut. 

"Tamu-tamu dari Jakarta mohon maaf karena bandara kita di IKN masih kurang 300 meter lagi untuk (runway) 2.200 (meter)," kata Basuki di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Dia mengatakann saat itu dengan luas 2.200 meter, bandara IKN ditargetkan rampung Agustus 2024.

"Tapi karena kondisi hujan, waktu yang lalu, sekarang ini 24 jam kami kawal dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC) sehingga Alhamdulillah kami dua minggu di sana juga enggak hujan," ujar Basuki.

Namun, hingga 14 Agustus 2024, Basuki mengatakan sisa yang harus dikerjakan tinggal 300 meter.

"Jadi masih belum bisa didarati pesawat. Tapi dengan heli (helikopter) sudah bisa," kata dia.

Basuki pun memastikan, setelah proses pembangunan runway bandara tuntas, bandara akan berfungsi secara komersial.

Nantinya, bandara IKN akan berstatus sebagai bandara internasional.

Sebelumnya, Bekas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono membeberkan terkait dengan progres pembangunan akses jalan yang ada di IKN.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Bambang Susantono menyatakan, bahwa sejauh ini pembangunan tahap I masih terus dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Salah satunya yakni, pembangunan Bandara VVIP yang ditargetkan bisa operasional pada Juli 2024.

"Dimana juga akan selesai insya Allah pada bulan juli Bandara VVIP di situ terlihat," kata Bambang di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024).

Sementara untuk pembangunan akses jalan tol, khusunya ruas Balikpapan-IKN kata dia, juga akan ditargetkan operasional pada bulan yang sama.

Jika menilik pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) target operasional ini digadang untuk memenuhi kebutuhan presiden untuk segera berkantor di IKN.