SMAN 1 Cirebon Ngeles soal Uang Rp 9,5 Juta/Siswa, Sebut Itu Hasil Rapat Komite dan Bukan Sekolah

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - SMAN 1 Cirebon membantah info adanya pungutan sebesar Rp 9,5 juta kepada siswa seperti yang ramai diperbincangkan.

Kepala SMAN 1 Cirebon, Naning Priyatnaningsih menegaskan, bahwa pungutan tersebut adalah hasil dari rapat komite sekolah yang diadakan pada tahun 2023.

"Ya, terkait ramainya video dari Pak Ono Surono soal adanya pungutan dengan nominal sekian, perlu saya jelaskan bahwa di tahun 2023 itu kami mengadakan rapat komite," ujar Naning Priyatnaningsih saat ditemui di SMAN 1 Cirebon, Senin (29/7/2024).

Naning menjelaskan, bahwa dalam rapat tersebut, pihak sekolah hanya menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan.

Sementara keputusan mengenai dana partisipasi diserahkan sepenuhnya kepada komite sekolah.

"Jadi, bukan kami pihak sekolah yang menyampaikan tentang dana sumbangan atau sebagainya."

"Kami sekolah hanya memberikan program-program kami, ini loh program-programnya kepada para orang tua siswa," ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa dana partisipasi yang dibicarakan tidak mengikat dan nominal Rp 9,5 juta tidak benar.

"Partisipasi itu tidak mengikat dan nominal yang disebutkan senilai Rp 9,5 juta itu pada kenyataannya tidak segitu, alias banyak orang tua siswa yang mengajukan keringanan dan bahkan tidak bayar sama sekali," jelas dia.

Lebih lanjut, Naning menjelaskan bahwa pengumpulan dana tidak dilakukan oleh pihak sekolah.

Melainkan langsung melalui bendahara komite, sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2022 tentang komite sekolah pada SMA, SMK, dan SLB.

"Komite sekolah memfasilitasi, di mana bagi yang mau dan mampu, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri betul-betul sudah dibebaskan."

"Alhamdulillah banyak sekali yang meminta keringanan dan data-datanya ada," katanya.

Dengan demikian, SMAN 1 Cirebon menegaskan bahwa tidak ada pungutan wajib sebesar Rp 9,5 juta, dan semua keputusan mengenai sumbangan diserahkan sepenuhnya kepada komite dan orang tua siswa.

Sementara itu, Anggota Komite SMAN 1 Cirebon, Iing Ismail, memberikan apresiasi atas perhatian Ono Surono terkait isu ini.

"Pak Ono mempertanyakan dan kami luruskan bahwa rapat tersebut sudah berlangsung sejak 2023 lalu."

"Rapat tersebut berlandaskan Pergub 44," ujar Iing.

Iing juga menyoroti bahwa bantuan dana dari BOS dan Biaya Operasi Pendidikan Daerah (BOPD) tidak selalu mencukupi kebutuhan sekolah.

"SMAN 1 Cirebon dikenal sebagai sekolah berprestasi, dan untuk mempertahankan prestasi tersebut, diperlukan dukungan dana yang cukup, seperti untuk latihan dan kegiatan lainnya," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa dana Rp 7,5 juta yang diusulkan berasal dari musyawarah orang tua, bukan keputusan sepihak komite. 

"Banyak orang tua yang juga mengajukan keberatan dan tidak membayar," ucapnya.

Seperti diketahui, bakal calon gubernur Jabar yang juga Ketua PDIP Jabar, Ono Surono, menyoroti pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 baik tingkat SMP atau SMA di Jabar.

Banyak orang tua siswa yang mengeluhkan sistem zonasi sampai pungutan liar berkedok sumbangan partisipasi.

Ono Surono mengunggah video di akun TikTok-nya, @ono_surono, mengenai keluhan terkait PPDB dari orang tua siswa berkenaan partisipasi atau sumbangan di satu SMA di Kota Cirebon.

"Kemarin ada yang kirim sejumlah foto ke chat WA saya. Mungkin foto-foto itu menunjukkan informasi ada pertemuan antara komite sekolah atau pihak sekolah dengan orang tua siswa salah satu SMA yang ada di Jawa Barat," kata Ono dalam video tersebut.

Dia mengungkapkan, informasi foto yang pertama berisikan kebutuhan partisipasi senilai Rp 3.315.500.000 dibagi 349 siswa sehingga hasilnya Rp 9,5 juta yang harus dibayar untuk satu siswa.

"Dalam foto itu juga ada informasi biaya tersebut sudah menanggung subsidi silang KIP dan mencakup delapan standar program," kata Ono.

Lanjutnya, ada juga foto yang menginformasikan rekapitulasi rencana anggaran kelas 10, yang totalnya sama yakni Rp 3.315.500.000.

Selain itu, foto lainnya adalah bukti transfer yang ditujukan ke nomor rekening bjb atas nama Bend Komite SMA Negeri 1 Cirebon sebesar Rp 7.500.530 dengan berita sumbangan komite sekolah.

"Nah, sehingga tentunya saya ingin mengetahui lebih lanjut ya apakah partisipasi sumbangan ini benar-benar dibenarkan sesuai regulasi yang dibuat oleh Pemprov Jabar Jawa Barat cq Dinas Pendidikan Jabar," katanya.

Ono Surono mengatakan, hal ini juga perlu dicek kembali, apakah memang rapat tersebut sudah benar-benar disetujui oleh semua orang tua siswa yang hadir maupun yang tidak hadir untuk membayar jumlah partisipasi sumbangan sebesar Rp 9,5 juta.

"Mari bapak dan ibu mohon bantuannya, terutama juga pada Pak Pj Gubernur dan Kadisdik Jabar, kita cek bersama-sama apakah rapat itu benar terjadi? Apakah orang tua siswa yang hadir atau tidak hadir tidak keberatan sama sekali membayar partisipasi Rp 9,5 juta," ujarnya.

Ono mengatakan mungkin saja pungutan liar dengan dalih sumbangan atau partisipasi ini tak hanya terjadi di Kota Cirebon, tetapi juga di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Sehingga, kata Ono, hanya siswa yang memiliki orang tua mampu dapat bersekolah di sekolah yang notabene sekolah favorit. Sementara, siswa dari golongan tidak mampu, tak sanggup membayar sehingga akhirnya putus sekolah.

"Inilah yang membuat angka lamanya pendidikan di Jawa Barat rata-rata sampai kelas 2 SMP. Karena untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi biayanya sangat mahal," ujar Ono.

Ono mengimbau agar ada evaluasi secara total terkait dengan pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat khususnya untuk SMA dan SMK.

"Karena persoalan PPDB ini selalu terulang setiap tahun, mulai sistem zonasi hingga pungutan liar yang memberatkan orang tua siswa. Masak harus begini terus?" katanya.(*)

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto