Pengamat Ekonomi Acuviarta Kartabi: BUMD Diharapkan Bisa Berkontribusi Positif Bagi PAD Jabar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Walaupun keuntungan ini bukan jadi salah satu variable tetapi kan juga berkaitan dengan dampaknya penciptaan lapangan pekerjaan, pengelolaan potensi daerah, pengurangan angka kemiskinan , banyak hal hal yang bersifat bisnis dan sosial yang bisa dilakukan melalui BUMD," jelasnya, Rabu (17/7/2024). 

Di Jabar sendiri, terdapat 41 BUMD jika bekerja dengan optimal mampu memberikan sumbangsih 10 hingga 15 persen terhadap PAD Jabar. 

Baca juga: Hanya Jadi Beban Anggaran Provinsi, Pansus I Ingatkan Kinerja BUMD Yang Tidak Optimal

"Seharusnya kontribusinya bisa 10 bahkan 15 persen mungkin bisa lebih kalau berjalan dengan baik,” tuturnya. 

Acuviarta menuturkan, dari 41 BUMD sekira 2 saja dalam kondisi sehat.

Pasalnya, BUMD lain terus merugi. 

Dia menyebut, persoalan yang dihadapi BUMD cukup beragam hingga ketidak jelasan tata kelola terkait hubungan pemerintah provinsi dengan penugasan kepada masing masing BUMD. 

Kemudian, proses pemilihan manajemen yang tidak transparan dan kurang berkualitas, ketidak jelasan soal penyertaan modal dan rencana bisnis. 

 Acu menambahkan, tidak adanya monev mempuni dan tindakan penyehatan yang fokus terhadap BUMD. 

Baca juga: Ke Jakarta, Komisi III Soroti Kinerja BUMD Jabar

Hematnya, kondisi tersebut jelas tidak baik dari target kinerja hingga menjadi tempat wadah kepentingan kepala daerah.

“Kondisi BUMD tidak baik-baik saja ini ada yang terjadi sudah lama, sempat membaik tapi kembali anjlok lagi dengan munculnya masalah baru," kata dia. 

Acu pun membericontohnya, terkait tersangka direktur Jamkrida Jabar dan pengelolaan aset-aset yang tidak jelas. 

"Sampai optimalisasi pasar kreatif yang di gerakan BUMD dan pusat distribusi di purwakarta menjadi permasalahan baru yang muncul saat ini, termasuk penempatan kepala dinas menjadi komisaris di BUMD ini menurut saya hal yang tidak tepat walaupun tujuannya untuk efisiensi,” bebernya