Emak-emak Curhat kepada Kang Arfi, dari Masalah Posyandu sampai PPDB

Laporan Wartawan TribunJabar.id Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID , BANDUNG - Puluhan ibu-ibu curhat kepada bakal calon Wali Kota Bandung Arfi Rafnialdi saat berkunjung ke Posyandu-B Plamboyan RW 21, Cibeunying Kolot, Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (9/7/2024).

Wanti, salah seorang warga mengeluhkan soal proses Peserta Didik Baru (PPDB) yang dirasa menyulitkan orangtua.

"Kang Arfi,  tolong jangan dipersulit jika masuk sekolah negeri sekarang rumit dengan zonasi. Jalur afirmasi juga tidak tepatsasaran," ujar Wanti.

Sedangkan Sariah, Ketua RW 21, Kelurahan Sadangserang, mengatakan ada sejumlah aspirasi yang warga sampaikan. Antara lain, meminta pembebasan denda iuran BPJS, mempermudah akses pendidikan dan berharap harga sembako bisa lebih terjangkau.

Sariah berharap aspirasi warga terkabul. Pertama, BPJS yang menunggak bisa dibebaskan dari mandiri ke PBI. 
Kedua, akses sekolah dipermudah terkait PPDB. Lainnya, sembako agar tidak mahal.

Sariah mengapresiasi kunjungan Kang Arfi yang mau menyerap aspirasi warga. Ia pun berharap Kang Arfi bisa menjadi wali kota terpilih.

"Perasaan saya lega, alhamdulilah kedatangan bakal calon wali kota. Mudah-mudahan jangan hanya jadi calon tapi jadi wali kota beneran atas izin Allah," ungkapnya.

Sementara itu, Kang Arfi berkomitmen menyerap semua aspirasi warga yang nantinya bisa digodok menjadi program kerja. Salah satu yang ia soroti yakni fasilitas Posyandu yang kurang layak. Ia melihat atap bagian teras Posyandu yang sudah lapuk. 

Kang Arfi pun menyayangkan kondisi tersebut. Padahal, ibu-ibu bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Banyak aspirasi yang disampaikan termasuk penyediaan tempat yang layak Posyandu. Secara fungsional bisa digunakan, tapi tentu kalau dirapikan akan menyemangati warga untuk melaksanakan berbagai kegiatan," ujar Kang Arfi.

Menurut Kang Arfi, di Posyandu A juga masih menggunakan rumah warga. Semua pihak harus membangun bersama. "alau ada warga yang punya keleluasaan tempat, tenaga, pikiran ya baik juga bisa saling berkontribusi. Apalagi kalau memang Posyandunya punya tempat yang mandiri dan representatif," katanya.

Kang Arfi mengatakan persoalan Posyandu bisa selesai jika program desentralisasi dilanjutkan. Banyak masalah kewilayahan, yang bisa diselesaikan oleh warga sendiri dengan dukungan dana dari pemerintah.

"Semangat mendesentralisasi anggaran dan kewenangan dulu diimplementasikan dengan program PIPPK Rp100 juta per RW, PKK kelurahan dan lainnya. Nah semangat desentralisasi sumber daya ini ternyata bisa banyak menyelesaikan masalah di tingkat RW, tapi tahun ini tidak ada," ujar Kang Arfi.

"Kalau tahun depan mau melanjutkan semangat ini kita evaluasi apakah peruntukannya yang lebih spesifik atau proses pengadaannya diatur, atau kenaikan dananya karena Rp100 juta 10 tahun lalu kan beda ada inflasi. Semangatnya, mendesentralisasi menyelesaikan masalah kewilayahan di RW itu perlu dan layak dilanjutkan, termasuk dana PIPPK harus dilanjutkan karena sangat membantu, " ujarnya.  (tiah sm)