Raker dengan LPSK, Anggota DPR RI Singgung Kasus Vina yang Menyita Perhatian Publik

TRIBUNJABAR.ID - Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang kin kembali menjadi viral dan menyita perhatian publik, turut disoroti oleh DPRD RI.

Anggota DPR RI menyoroti kasus pembunuhan vina saat menggelar rapat kerja (raker) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam raker itu, anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menyinggung soal kasus Vina Cirebon. 

Saat itu Adde menyebut bahwa selain kasus Vina yang menyita perhatian publik, kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat juga kerap menyita perhatian publik. 

Baca juga: Tak Permasalahkan Pegi, Keluarga Vina Cirebon hanya Ingin Kasus Cepat Terungkap, Dituduh Terima Suap

"Saya berharap bahwa LPSK ini (memberikan perlindungan) dengan banyaknya kasus-kasus viral saat ini terkait dengan kasus Vina, dan kasus-kasus kekerasan seksual yang menyita perhatian publik yang dilakukan oleh para oknum pejabat di Indonesia ini," kata Adde di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Kemudian Adde juga mempertanyakan soal sejauh mana langkah LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus yang viral belakangan ini. 

"Apa yang sudah LPSK lakukan dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban dari kasus-kasus yang saat ini sedang ramai di masyarakat," ujarnya.  

Menurut Adde, kasus kekerasan seksual kerap meningkat di setiap tahunnya. Oleh karenanya ia meminta LPSK agar benar-benar memberikan perhatian khusus. 

Baca juga: Kuasa Hukum Pegi Datangi Kemenko Polhukam Mengadu soal Penundaan, Polda Jabar Tegaskan Siap Hadir

"Saya sebagai perempuan di Komisi III berharap khusus untuk TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) ada perhatian khusus karena setiap tahun kasus-kasus TPKS ini bertambah, belum lagi kasus-kasusnya menyita perhatian publik," kata Adde.

Untuk diketahui rapat kerja tersebut membahas evaluasi kinerja dan capaian LPSK TA 2023, rencana kerja LPSK TA 2024 dan strategi pencapaiannya.

Raker juga membahas terkait program penguatan mekanisme nasional dan program optimalisasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com