PPDB 2024, Ada Yang Berani Nitip Anak ke Pj Gubernur, Ini Reaksi Bey Machmudin

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Masih ada saja sejumlah orang tua yang berani-beraninya menempuh jalan curang demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Jawa Barat.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan para orang tua atau wali ini tidak hanya berusaha menitipkan anaknya agar masuk sekolah favorit kepada kepala sekolah atau pejabat Dinas Pendidikan Jabar.

Bey mengatakan ada juga orang tua yang menitipkan anak kepadanya.

Baca juga: Cara Lihat Peringkat PPDB Kota Bandung 2024 Tahap 2 di Sekolah Tujuan, Jalur Zonasi hingga Prestasi

Bey mengatakan padahal, semua pejabat Dinas Pendidikan Jabar sudah meneken pakta integritas mengenai PPDB 2024 agar terbebas dari kecurangan.

Pihaknya pun getol mengawasi agar tidak ada praktek titip-menitip pada PPDB tingkat SMA/SMK/SLB kali ini.

"Intervensi itu kan, yang nitip-nitip itu banyak. Tapi mereka (Disdik Jabar) komit sudah tanda tangan pakta integritas, jadi harus menjalankan sesuai aturan agar tidak dipecat. Nitip-nitip ada, ke saya pun ada yang nitip. Cuma ya cukup sampai ke saya aja, ga saya ke mana-manakan," kata Bey saat meninjau PPDB di SMA 3 dan SMA 5 Bandung, Rabu (19/6/2024).

Ia mengatakan sangat prihatin masih saja ada orang tua yang mencoba menempuh jalur kecurangan pada PPDB kali ini. Hal ini tentunya menjadi masalah moral dan kualitas sumber daya manusia.

Baca juga: Dokumen Persyaratan Daftar Ulang PPDB Jabar 2024 SMA/SMK Tahap 1, Hanya 2 Hari pada 20-21 Juni

"Ya kalau dari awal SDM sendiri sudah ada kecurangan, bagaimana kita mengharapkan SDM yang baik karena nanti ke depannya pasti mengakali terus," katanya.

Bey pun mencermati sejumlah dugaan kecurangan dalam sistem zonasi. Namun, petugas PPDB melakukan verifikasi ke lapangan dengan memperhatikan kartu keluarga dan alamat yang bersangkutan.

"Kita sudah cek, artinya kita akan menggugurkan kalau tidak wajar. Kami tidak ragu dan mereka (sekolah) tidak ragu untuk menggugurkan. Kalaupun nanti ada yang protes, kita sampaikan alasannya, pertama domisili, dan ada rumah kecil enam KK, gimana tidurnya," katanya.

Sistem zonasi ini, katanya, membutuhkan kejujuran ada integritas. Sistem zonasi ini juga untuk pemerataan sekolah siswa walaupun belum ada SMA-nya di beberapa kecamatan di Jabar

"Jadi rapat pleno terakhir, saya berikan penguatan bahwa semua harus sesuai aturan jangan takut akan ancaman atau apapun Jika nanti setelah pengumuman ada ancaman silahkan laporkan ke kami dan kami akan melakukan pendampingan," katanya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI