Terkait Video Protes Jemaah Haji Soal Tenda, Menteri Agama Sebut Sudah Diselesaikan Pakai Tenda Lain
Kapasitas tenda jemaah haji reguler yang kurang memadai di Mina maupun Arafah menjadi masalah yang terjadi berulang-ulang hampir setiap tahunnya.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Januar Pribadi Hamel
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kapasitas tenda jemaah haji reguler yang kurang memadai di Mina maupun Arafah menjadi masalah yang terjadi berulang-ulang hampir setiap tahunnya.
Ukuran tenda yang tidak setara dengan jumlah jemaah haji per kloternya membuat sebagian jemaah haji berjejal di dalam tenda atau terpaksa tidur di luar tenda.
Hal ini di antaranya dialami kloter JKS 49 asal Kota Bogor, yang kemudian video protes jemaah hajinya viral di media sosial.
Baca juga: Kabar Duka, Dua Jemaah Haji Asal Kabupaten Majalengka Meninggal Dunia di Tanah Suci
Masalah tenda jemaah haji pun disoroti Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang menemukan penempatan tenda jemaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan sehingga menyebabkan masalah serupa.
Menanggapi permasalahan klasik ini, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan sejumlah permasalahan mengenai tenda ini telah diselesaikan dengan menggunakan tenda-tenda lain, termasuk tenda yang ditempati sebagai kantor perusahaan penyedia layanan haji atau Mashariq.
"Seperti tadi saya mendapatkan adanya aduan jamaah, tidak mendapatkan tenda, kemudian langsung kita eksekusi.
"Kita akan mintakan kepada Mashariq agar tenda mereka untuk kita pakai. Kita menggusur tendanya Mashariq, dipakai oleh jemaah kita. Alhamdulillah bisa," kata Yaqut di sela ibadah melempar jumrahnya, Senin (17/6/2024) malam Waktu Arab Saudi.
Baca juga: Sedang Naik Haji Raffi Ahmad Turut Doakan Rumah Tangga Ruben dan Sarwendah: Cepat Selesai Masalahnya
Yaqut mengatakan tidak hanya permasalahan tenda, semua permasalahan selama musim haji pasti dievaluasi, tidak ada yang tidak dievaluasi demi perbaikan pelayanan jemaah haji.
"Jadi semua yang dilakukan oleh pemerintah meskipun jemaah mungkin ya merasakan pelayanan yang sangat memuaskan tapi kami tetap harus ada evaluasi, apapun harus ada evaluasi dan evaluasi harus berbasis pada data," katanya.
Berbagai permasalahan selama puncak ibadah haji, katanya, biasanya bersifat responsif dan bisa diselesaikan langsung, seperti matinya sejumlah AC di beberapaa tenda jemaah haji.
"Kita senang ada pengawasan, ada masukan, ada kritik saran, jadi saya kira ujungnya adalah bagaimana jemaah merasakan kepuasan layanan dari pemerintah. Jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan nyaman, aman, tenang, dan mendapat predikat haji mabrur," katanya. (*)
Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.
IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI
| DPRD Kota Bogor Konsultasikan Revisi Perda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke Kemenkum Jabar |
|
|---|
| Sesuaikan Zaman, Kemenkum Jabar Telaah Usulan Revisi Perda Informatika dan Komunikasi Kota Bogor |
|
|---|
| Benahi Perparkiran, DPRD Kota Bogor Siapkan Raperda Baru dan Minta Tinjauan Kemenkum Jabar |
|
|---|
| Perkuat Hak Konsumen, DPRD Kota Bogor Konsultasikan Raperda Perlindungan Konsumen ke Kemenkum Jabar |
|
|---|
| DPRD Kota Bogor Godok Raperda Penataan Hunian Vertikal, Kemenkum Jabar Siap Harmonisasi |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.