Diskusi Publik Koalisi Aspirasi Libatkan 3 Bacagub Bahas Kebijakan Inklusif & Kelompok Marjinal

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Pembangunan inklusif jadi bahasan dalam diskusi publik yang digelar Koalisi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi (Aspirasi) terkait kebijakan di Aceh, Jabar dan selatan.

Lebih dari 150 pemimpin dan/atau perwakilan organisasi masyarakat sipil hadir dalam dialog kebijakan pada 29-30 Mei 2024 di Aceh, Bandung, dan Makassar

Diskusi mengundang sejumlah bakal calon kepala daerah. Bima Arya, Wali Kota Bogor Bima Arya bakal calon gubernur Jabar hadir.

Di Aceh, dialog publik dihadiri oleh Bacagub Aceh dari Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang diwakili oleh Nurzahri selaku juru bicara Partai Aceh, M. Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera, Darni Daud, dan Muhammad Nazar.

Baca juga: 2 Nama Baru Muncul di Kasus Vina Cirebon, Hape Bondol dan Suparman Disita Polisi

Sementara itu, di Sulawesi Selatan, dialog dihadiri Samsul Rizal sebagai mantan Walikota Makassar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.

Sayyidatul Insiyah, Peneliti Hukum dan Konstitusi mengatakan, Koalisi ASPIRASI meyakini bahwa ekosistem toleransi dan inklusi di setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah penyangga utama pembangunan inklusif.

"Yang pada pokoknya memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi, tidak ada yang tertinggal dalam proses dan penikmat pembangunan," ujar Sayyidatul Insiyah.

Koalisi Aspirasi melibatkan Setara Institute, Perludem, TII, dan AJI. Ia mengatakan, untuk menumbuhkan ekosistem toleransi dan inklusi, dibutuhkan tiga jenis kepemimpinan yang saling bersinergi.

Antara lain, kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial yang bekerja dengan tata kelola pemerintahan yang inklusif. 

"Langkah awal membangun tata kelola pemerintahan inklusif ini dimulai dengan komitmen calon pemimpin politik, didukung oleh birokrasi dalam perencanaan pembangunan melalui pembentukan RPJMD inklusif dan aktivasi optimum elemen-elemen sosial dan masyarakat sipil sebagai pilar" ujar dia.

Terkait kondisi dan pemetaan masalah tersebut, Koalisi Aspirasi mendorong peningkatan kualitas ruang dialog konstruktif pemerintah dan kelompok marjinal.

Kemudian, mengintensifkan komunikasi dengan aktor-aktor politik untuk menyalurkan aspirasi kelompok marjinal.

"Harus memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sipil dan media dalam mengamplifikasi aspirasi dan kebutuhan kelompok marjinal, melalui perluasan kesempatan berpendapat dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan," ujar dia.

Mereka juga menyarankan agar pemerintah menganggarkan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok marjinal serta dialokasikan secara efektif dan efisien sertw proposional.

"Perlu sosialisasi penghapudan persepsi keliru terhadap kelompok marjinal serta memperkuat peran pendidikan dalam penanaman nilai-nilai kesatuan dan kemanusiaan," ujarnya.