Tidak Biasanya, Ratusan PPPK Majalengka Dilantik di Alun-alun, Pj Bupati Ungkap Alasannya

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilantik di Alun-alun Majalengka, Jalan KH Abdul Halim, Kecamatan/Kabupaten Majalengka.

Pelantikan yang diawali pengambilan sumpah PPPK formasi 2023 itu dipimpin langsung Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi dan dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Majalengka.

Dalam kesempatan itu Dedi mengatakan jumlah PPPK yang dilantik mencapai 469 orang terdiri dari 365 formasi guru, 31 tenaga kesehatan (nakes), dan 71 tenaga teknis lainnya yang ditempatkan di sejumlah OPD.

Menurut Dedi,  ratusan PPPK tersebut juga merupakan orang-orang terpilih dari 1.853 peserta yang mengikuti seleksi PPPK di Kabupaten Majalengka pada akhir tahun lalu.

"Jadi, jangan disia-siakan, karena perjalanan panjang untuk mengabdi kepada masyarakat baru saja dimulai," ujar Dedi Supandi saat ditemui di Alun-Alun Majalengka, Kamis (30/5/2024).

Baca juga: Terganjal Masalah Ini, Ratusan PPPK di Pangandaran Hasil Tes Tahun Lalu Belum Juga Bisa Dilantik

Dalam kesempatan itu, pihaknya pun menyampaikan permohonan maaf, karena pelantikan PPPK di Kabupaten Majalengka baru bisa dilaksanakan hari ini akibat sejumlah kendala.

Ia mengakui, pelantikan PPPK juga baru pertama kali dilaksanakan di luar ruangan, tepatnya di Alun-alun Majalengka mengingat biasanya diselenggarakan di dalam ruangan.

"Kami sengaja melantik PPPK di luar ruangan, ini bertujuan agar keluarga mereka bisa ikut menyaksikan, karena mereka menjadi PPPK juga bukti dikabulkannya doa keluarga," kata Dedi Supandi.

Baca juga: Jumlah Formasi CPNS dan PPPK 2024 Dibutuhkan 1 Juta, KemenPANRB Ungkap Jadwal Pendaftarannya

Dedi menyampaikan pelantikan di ruang terbuka juga bertujuan agar bisa dilihat langsung masyarakat luas yang nantinya akan dilayani oleh para PPPK di Kabupaten Majalengka.

Menurutnya, tugas utama PPPK selaku abdi negara ialah melayani masyarakat, bukan melayani para pejabat, dan kehadirannya pun harus bisa menyejahterakan masyarakat.

"Agar PPPK selalu ingat saat kerja yang harus dilayani adalah masyarakat, karena saat dilantik juga ditonton masyarakat, bukan dilantik di gedung berpendingin ruangan yang nantinya melayani pejabat," ujar Dedi Supandi. (*)