Viral, Aksi Siswa SLB di Sleman Buat Video Kreatif Promosi Sekolah, Banjir Pujian dari Warganet

Tanggal 13-14 Juni 2024 adalah masa untuk rapat koordinasi penyaluran KETM non-ekstrem, rapat Dewan Guru penetapan hasil seleksi PPDB tahap 1, dan koordinasi Satuan Pendidikan dengan Cabang Dinas.

Baru pada 19 Juni 2024 hasil PPDB tahap 1 diumumkan, dilanjutkan dengan masa daftar ulang PPDB tahap 1 pada 20-21 Juni 2024.

Baca juga: Peserta PPDB di Cianjur Jangan Coba-coba Palsukan Alamat, Ini yang akan Dilakukan Disdikpora

Pada tahap 1 ini, terdapat jalur zonasi yang memiliki 50 persen dari keseluruhan kuota sekolah tujuan. Syaratnya adalah dokumen KK minimal 1 tahun, pilihan sekolah sebanyak 3 (2 negeri dan 1 swasta). Penetapannya dengan dasar seleksi jarak terdekat dan umur lebih tua.

Jalur lain pada tahap 1 ini adalah Afirmasi KETM dengan kuota 15 persen. Persyaratannya adalah dokumen KK minimal 1 tahun, KIP terdaftar Dapodik, Kartu Kemiskinan terdaftar pada DTKS, dengan pilihan sekolah sebanyak 3 (2 negeri dan 1 swasta). Dasar seleksinya sama, jarak terdekat, umur lebih tua.

Secara keseluruhan, pada PPDB di Jabar untuk tingkat SMA, terdapat sejumlah jalur di antaranya Zonasi dan Afirmasi pada Tahap 1. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua, anak guru atau wali, dan jalur prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan.

Sedangkan pada PPDB SMK, jalurnya adalah dengan prioritas terdekat, Afirmasi (KETM & PDBK). Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua, anak guru atau wali, diikuti oleh jalur prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan. PPDB pada SLB didasarkan pada kesesuaian jenis kebutuhan khusus antara hasil diagnosis psikolog atau ahli dengan SLB yang dituju.

Baca juga: Cek Jadwal PPDB 2024 Kota Bandung, Ada Jalur Afirmasi, Zonasi, Prestasi, dan Pindah Tugas Orang Tua

Pendaftaran PPDB Tahap 1, yakni untuk jalur Zonasi dan Afirmasi KETM, dimulai tanggal 3 sampai 7 Juni 2024. Sedangkan tahap 2, yakni untuk Afirmasi PDBK, Perpindahan Tugas Orang Tua/Anak Guru, Prestasi Kejuaraan, Prestasi Nilai Rapor, dimulai tanggal 24-28 Juni 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya mengatakan untuk keluarga ekonomi tidak mampu, Pemdaprov Jabar memiliki keberpihakan terhadap kemiskinan ekstrem berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Ia mengatakan jalur warga terdampak Covid-19 sudah dihapuskan sehingga alokasi sebelumnya bisa menambah kuota keluarga ekonomi tidak mampu.

"Kita tambahkan ke keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi kalau kemarin di 12 persen, sekarang di 15 persen," kata Wahyu di Bandung, Kamis (9/5).

Untuk teknis PPDB 2024, menurut Wahyu, relatif sama dengan tahun sebelumnya, meski ada beberapa perubahan. Pada tahun 2023, pemanfaatan aplikasi Sapawarga baru dapat dilakukan tahap ke-2. Sedangkan sekarang di tahap 1 sudah bisa dilakukan, termasuk di website Dinas Pendidikan Jabar.

"Untuk komunikasi pertanyaan, kita menggunakan AI (kecerdasan buatan). Semua peserta didik bisa tanya jawab di situ, kecuali ada kesulitan lain yang tidak bisa dijawab AI, kita masih menyiapkan di sekolah tujuan, cabang dinas, dan kantor Disdik Jabar," jelasnya.

Wahyu menegaskan pula bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika ada pihak yang mengikuti PPDB dengan cara-cara di luar aturan yang sudah ditentukan.

"Ada tindakan tegas. Kalau itu dilakukan oleh oknum dari Pemprov Jabar, maka yang memproses pemprov. Tapi kalau perbuatannya berupa pidana, misal pemalsuan dan sebagainya, prosesnya bukan di internal kami. Kita akan sesuaikan dengan ketentuan," ungkapnya.

"Kami berterima kasih dengan Forkopimda yang sangat komitmen dan support. Ada penandatanganan komitmen bersama yang di dalam item-nya sangat mendukung PPDB lebih bersih," kata Wahyu. (muhamad syarif abdussalam)