Dilema PKS: Antar Berkoalisi dan Beroposisi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - 

Oleh: Drs. H. Anwar Yasin 

Anggota DPRD Jawa Barat Periode 2019-2024 

Pilpres dan pileg 2024 baru saja berlalu.

Presiden dan caleg terpilih sudah diumumkan oleh KPU. Partai pemenang pileg juga sudah diumumkan setelah proses pemilihan berlangsung.

Menjelang pelantikan presiden terpilih pada Oktober 2024, dinamika politik mengarah pada persiapan kabinet pemerintah.

Seperti biasa, sebagaimana yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya, ada partai politik yang berkoalisi dan ada yang beroposisi. 

Salah satu partai politik yang kini berada pada posisi dilematis adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada Pilpres lalu, PKS berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKB dalam koalisi perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies - Imin).

Pasangan kalah dari pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN dan beberapa partai lainnya. 

Setelah pilpres berlalu, PKS mengalami dilema antara berkoalisi dan beroposisi.

PKS memang partai yang berpengalaman pada dua posisi tersebut.

Namun pada periode ini sepertinya perlu mendapat perhatian khusus, terutama di tengah suara kritik dan miring publik bila PKS masuk dalam koalisi pemerintah pimpinan Prabowo.

Hal ini sangat wajar, sebab selama ini PKS dinilai sebagai partai politik yang konsisten membela dan mengamini selera masyarakat, bukan membela kepentingan elite penguasa. 

Kalau ditelisik, bila PKS berkoalisi maka PKS mendapat keuntungan. Pertama, mendapatkan jabatan tertentu.

Hal ini tentu saja lumrah dalam politik.