Koalisi Pendukung Prabowo-Gibran Makin Gemuk, Khawatir Jatah Menterinya Terganggu, PKB Pun Merapat

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Koalisi partai politik yang bergabung dan mendukung presiden dan wakil presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kian gemuk.

Setelah Partai Nasdem menyatakan dukungan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran, giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan hal serupa.

Pada Pilpres 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Bekas koalisi itu kini hanya menyisakan PKS yang belum menyatakan sikap, apakah bakal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, atau berada di luar sebagai oposisi.

Khawatir

Bergabungnya Nasdem dan PKB membuat Partai Bulan Bintang (PBB), yang pada Pilpres 2024 mendukung pasangan Prabowo-Gibran, sedikit khawatir.

Ketua Majelis Syuro PBB, Masrur Anhar mengatakan, partainya khawatir jika  kehadiran parpol baru dalam koalisi pendukung Prabowo ini dapat menggerus jatah kursi untuk PBB. 

Padahal, kata dia, selama ini partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu sudah bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran. 

"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras terlupakan begitu," ucap Masrur saat ditemui di kantor PBB, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: PKS Bakal Ikuti Langkah Nasdem Dukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tapi . . .

Ia pun kembali mengingatkan bahwa PBB sudah berkeringat memenangkan Prabowo-Gibran. Maka itu Masrur berharap Prabowo tidak akan melupakan jasa-jasa dari PBB.

"Bagaimanapun kami yang sudah berkeringat dan bekerja keras, jangan sampai diabaikan, dan saya yakin beliau tidak mengabaikan. Pasti beliau akan memperhatikan betul karena kita kenal siapa itu Pak Prabowo, siapa itu Pak Gibran," ucapnya.

Masrur juga berharap kekhawatiran partainya tidak terbukti. Dia meyakini Prabowo akan membagi jatah kursi menteri secara proporsional.

"Artinya, tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras, siapa yang tadinya berseberangan mudah-mudahan ada proporsional," ujarnya.

PBB, menurut Masrur, berharap Ketua Umum mereka, Yusril Ihza Mahendra, diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

PBB menganggap dua posisi menteri itu sesuai dengan kapasitas Yusril. 

"Sampai sekarang memang kalau isu kan begitu, ada Menko Polhukam, ada Menkumham, itu kan isu. Walaupun memang kabar berikut itu kan memang sudah di bidangnya lah," ucap Masrur.

Meski begitu, sekali lagi Masrur menyerahkan penunjukkan menteri kepada Prabowo selaku presiden terpilih RI.

Sebab, presiden memiliki hak prerogatif menunjuk pembantunya. 

"Kalau seperti apa nantinya balik lagi lah itu hak prerogatif presiden terpilih," katanya.

Belum Ditawari

Ditemui di salah satu hotel di bilangan Menteng, Jakarta, kemarin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli, mengaku belum menerima tawaran untuk menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pada Pilpres 2024, PSI menjadi salah satu partai yang sejak awal mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

"Belum ada, belum ada, tapi komunikasi politik silaturahim terus berjalan dengan baik," kata saat ditemui di salah satu hotel di bilangan Menteng, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Saat disinggung lebih jauh soal potensi PSI dapat jatah kursi menteri itu, Raja Juli menyebut bahwa partainya sadar kapasitas.

Karena itu, menurut dia, kondisi tersebut tidak mau dipaksakan PSI dan lebih menyerahkan kepada Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif menentukan menteri di kabinet.

"Kami tahu ukuran baju, tahu kapasitas, jadi semuanya kami serahkan kepada Pak Prabowo, mungkin juga dengan Mas Gibran untuk berdiskusi format kabinet apa yang ideal untuk mereka," ujar dia.

"Mereka yang mengetahui kriteria pembantunya, yang namanya menteri. Nah, sekali lagi itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo," sambung Raja Juli.

Meski begitu, Raja Juli menegaskan, partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu akan siap jika suatu saat diminta mengisi jabatan menteri ataupun wakil menteri.

Kata dia, PSI memiliki sederet kader yang punya kapabilitas untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya saya kira banyak sekali kader PSI yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas, tapi sekali lagi monggo kepada Pak Prabowo untuk menentukan format pembantu yang ideal bagi keberlangsungan pemerintahan," ujarnya.

Bocoran

Terkait jatah menteri, Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham mengaku mendapat bocoran bahwa partainya akan mendapatkan jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

"Ya dengar-dengarnya lima (kursi menteri) iya," kata Idrus saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Kendati begitu, Idrus memastikan Golkar tidak pernah mempermasalahkan jumlah kursi yang diberikan kepada mereka nanti.

"Tidak ada masalah, tetapi Golkar dia di samping ada peran-peran struktural dengan jabatan-jabatan yang ada."

"Yang disampaikan itu (5 kursi) dengar-dengarnya begitu. Kalau tambah alhamdulillah, enggak tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu," sambung dia.

Yang terpenting, kata Idrus, partai pimpinan Airlangga Hartarto itu bisa ikut berperan dalam mengembangkan konseptual pemerintahan.

Tak hanya itu, peran dalam mengembangkan karya kekaryaan juga menurut dia akan terus dikedepankan oleh Golkar nantinya.

"Dan Golkar itu karakternya adalah karya, karya kekaryaan mengisyaratkan bahwa yang berhak tampil memimpin ke depan adalah orang-orang yang berkarya. Jadi peran itu yang kita kembangkan," kata dia.

Saat disinggung soal siapa saja kader Golkar yang berpotensi masuk kabinet Prabowo-Gibran, Idrus tak mau bicara banyak.

Kata dia, perihal pembagian siapa mendapatkan posisi apa merupakan kewenangan Airlangga sebagai Ketua Umum dan Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Jadi itu urusan ketua umum, ya kita saya di Golkar itu hanya ketua dewan pembina Bappilu DPP partai Golkar, di sini saya sekretaris. Pokoknya masalah rekomendasi itu adalah urusan Ketua Umum," kata Idrus.

Secara terpisah, kubu PKB, yang kini ikut bergabung mendukung Prabowo-Gibran, mengaku tidak mau merusak soliditas di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) alias 'Koalisi Gemoy'. 

"Tentu PKB tidak ingin merusak harmoni yang ada di Koalisi Indonesia Maju," kata Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, Jumat (26/4/2024).

PKB, kata Jazilul, hanya ingin Pilpres 2024 berakhir damai dan dalam suasana yang penuh keakraban.

Diungkapkan Gus Jazil, sapaan akrabnya, hal itu sudah ditunjukkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, saat menerima kunjungan silaturahmi Prabowo setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Pada silaturahmi, dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo, oleh Gus Muhaimin, saya pikir sinyal itu jelas," ujarnya.

Gus Jazil meminta parpol di Koalisi Indonesia Maju tak perlu khawatir dengan pertemuan antara Muhaimin dan Prabowo.

Apalagi merasa terancam jatah kursi menteri berkurang karena PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi kepada teman-teman Koalisi Indonesia Maju, enggak usah ragu, enggak usah risau terhadap kunjungan-kunjungan."

"Karena apa? Karena PKB dari dulu mentradisikan silaturahmi dan tidak ingin mengganggu yang lain," ucapnya.

(tribun network/riz/igm/mam/dod)